[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fdc97db2-78c0-4a37-9df5-408a7a70aa37","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama","short_title","Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021","number","32","year","2021","published_date","2021-12-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","1688f208-5100-4120-be0a-f40bb009caf0","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Agama","short_name","Peraturan Menag","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"494821e7-dcec-40a4-8554-58ceda8fc587","Keagamaan & Penyelenggaraan Ibadah","tags",[],"location","Kementerian Agama","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA PADA KEMENTERIAN AGAMA
2021
Peraturan Menteri Agama NO. 32, BN. 2021 No. 1383 / www.peraturan.go.id
Peraturan Menteri Agama TENTANG Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan tertib \r\nadministrasi pelaksanaan tugas Pejabat Perbendaharaan \r\nNegara dan untuk menyesuaikan dengan jabatan \r\nfungsional pada rumpun akuntan dan anggaran, perlu \r\nmengubah Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun \r\n2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada \r\nKementerian Agama;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana \r\ndimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan \r\nMenteri Agama tentang Perubahan atas Peraturan \r\nMenteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat \r\nPerbendaharaan Negara pada Kementerian Agama;\r\n \n 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang \r\nKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 4286);\r\n3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang \r\nPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4355);\r\n4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang \r\nKementerian Negara (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4916);\r\n5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang \r\nTata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan \r\nBelanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah \r\ndiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun \r\n2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah \r\nNomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan \r\nAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor \r\n6267);\r\n6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang \r\nKementerian Agama (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 168);\r\n7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 \r\ntentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka\r\nPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara \r\n(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor \r\n1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan \r\nMenteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang \r\nPerubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor \r\n190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam \r\nrangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja \r\nNegara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 \r\nNomor 1736);\r\n8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang \r\nOrganisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);\r\n9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan \r\nReformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2018 tentang \r\nJabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan \r\nAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1469);\r\n10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan \r\nReformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2018 tentang \r\nJabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran \r\nPendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2018 Nomor 1470);\r\n11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.05/2019 \r\ntentang Tata Cara Penilaian Kompetensi bagi Pejabat \r\nPembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat \r\nPerintah Membayar pada Satuan Kerja Pengelola \r\nAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1711);\r\n12. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang \r\nPejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian \r\nAgama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 \r\nNomor 172); \n Mengubah ketentuan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (5), Pasal 25 ayat (2)\r\nMenghapus ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 dan pasal 21\r\nMenyisipkan bab baru diantara Bab II dan Bab III yaitu bab IIA Ketentuan Peralihan\r\nDi antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 2 (dua) pasal, \r\nyakni Pasal 27A dan Pasal 27B \r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2021. \n Mengubah Peraturan Menteri Agama Nomor 6 \r\nTahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada \r\nKementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun \r\n2020 Nomor 172), \n 12 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan tertib administrasi pelaksanaan tugas Pejabat Perbendaharaan Negara di Kementerian Agama. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan jabatan fungsional pada rumpun akuntan dan anggaran. Ketentuan substansial yang diatur meliputi perubahan definisi dan peran berbagai pejabat terkait pengelolaan anggaran, seperti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran. Selain itu, peraturan ini menetapkan bahwa pejabat perbendaharaan harus memiliki sertifikat kompetensi. Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional yang sesuai, pelaksana yang memiliki tugas dalam pengelolaan kegiatan dan anggaran dapat ditunjuk. Peraturan ini juga mengatur kewenangan Menteri dan Kepala Satuan Kerja dalam penunjukan pejabat perbendaharaan.

","transitional_provisions","1. Pegawai aparatur sipil negara yang telah ditetapkan sebagai PPK dan PPSPM sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinyatakan sah sebagai PPK dan PPSPM berdasarkan Peraturan Menteri ini.\n2. Pejabat perbendaharaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f harus memiliki sertifikat kompetensi dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Desember 2023.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[101],{"_102":103,"_104":105,"_36":106},"text","Peraturan Menag No. 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/168609/peraturan-menag-no-6-tahun-2020","0d2eeb7c-5e28-46bc-a2c3-95171e4577b3","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

MORA. State Treasury Officials. Amendment.
No.1383, 2021

REGULATION OF THE MINISTER OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 32 OF 2021
CONCERNING
AMENDMENT TO THE REGULATION OF THE MINISTER OF RELIGIOUS AFFAIRS
NUMBER 6 OF 2020 CONCERNING STATE TREASURY OFFICIALS
AT THE MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that in order to improve the effectiveness and orderly administration of the implementation of the duties of State Treasury Officials and to adjust to functional positions in the accountant and budget cluster, it is necessary to amend the Regulation of the Minister of Religious Affairs Number 6 of 2020 concerning State Treasury Officials at the Ministry of Religious Affairs;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fdc97db2-78c0-4a37-9df5-408a7a70aa37","actionData","errors"]