[{"_1":2,"_131":-5,"_132":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fdb1a65c-a952-48f8-a33b-37748fe4a18b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_127":128,"_129":130},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_125":126},"title","Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri","short_title","Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2004","number","39","year","2004","published_date","2004-10-18","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2004
Undang-undang (UU) NO. 39, LN.2004/ No.133, LL SETNEG : 56 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2004. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. (-)\n\nPeraturan ini mengubah:\n1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Undang-undang ini dibentuk untuk menjamin hak asasi tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, melindungi mereka dari perdagangan manusia, dan memastikan perlindungan hukum serta sosial. Tujuannya adalah memberdayakan TKI secara optimal dan manusiawi, serta meningkatkan kesejahteraan mereka dan keluarganya.

Ketentuan Substansial: Pemerintah bertanggung jawab mengatur, membina, dan mengawasi penempatan serta perlindungan TKI. Penempatan TKI dilakukan oleh pemerintah dan pelaksana swasta yang harus memenuhi persyaratan tertentu, termasuk izin tertulis. TKI berhak atas informasi pasar kerja, perlindungan hukum, dan upah sesuai standar. Pelaksana penempatan swasta harus memiliki modal minimum dan jaminan deposito. Pemerintah juga membentuk Badan Nasional untuk mengkoordinasikan penempatan dan perlindungan TKI.

","transitional_provisions","1. Pelaksana penempatan TKI swasta yang telah memiliki izin sebelum berlakunya Undang-undang ini wajib menyesuaikan persyaratan dalam waktu 2 tahun sejak berlakunya Undang-undang ini.\n2. Bagi pelaksana penempatan TKI swasta yang menempatkan TKI sebelum berlakunya Undang-undang ini, penyesuaian dilakukan sampai berakhirnya perjanjian kerja TKI terakhir.\n3. Jika pelaksana penempatan TKI swasta tidak menyesuaikan dalam waktu yang ditentukan, izinnya akan dicabut oleh Menteri.\n4. Pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI dilakukan dalam waktu paling lama 2 tahun sejak berlakunya Undang-undang ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana.\n2. Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, penghentian sementara, pencabutan izin, pembatalan keberangkatan, atau pemulangan TKI dengan biaya sendiri.\n3. Sanksi pidana dapat berupa pidana penjara atau denda.","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/64508/uu-no-18-tahun-2017","d8573182-4f62-478f-85ef-ab6ab4cbc1d3","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review",[119],{"_120":121,"_98":122,"_123":124},"nomor_putusan","019-020/PUU-III/2005","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/103/putusan_sidang_putusan%20019_PUU-III_2005.pdf","teks","Pasal 35 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 39 OF 2004
ON
PLACEMENT AND PROTECTION OF
INDONESIAN WORKERS OVERSEAS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that work is a human right that must be upheld, respected, and guaranteed its enforcement;
that every worker has the same rights and opportunities without discrimination to obtain decent work and income, both domestically and abroad, in accordance with their expertise, skills, talent, interest, and ability;
that Indonesian workers overseas are often made objects of human trafficking, including slavery and forced labor, victims of violence, abuse, crimes against human dignity, and other treatments that violate human rights;
that the state is obliged to guarantee and protect the human rights of its citizens who work both domestically and abroad based on the principles of equal

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fdb1a65c-a952-48f8-a33b-37748fe4a18b","actionData","errors"]