[{"_1":2,"_143":-5,"_144":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fcb45d16-8182-43aa-a3e1-561b271202bf","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_139":140,"_141":142},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":126,"_127":128,"_129":130,"_137":138},"title","Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah\r\nKonstitusi","short_title","Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2020","number","7","year","2020","published_date","2020-09-28","effective_date","2020-09-29","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"8239c8e8-e9f6-4adb-b763-f2824c2e6e50","Proses Peradilan & Hukum Acara",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"9f4699ae-811b-471f-a8df-54cb3bd93de2","Hukum Ketatanegaraan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah\r\nKonstitusi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Perubahan - Undang-Undang - UU - Mahkamah Konstitusi
2020
Undang-undang (UU) NO. 7, LN.2020/No.216, TLN No.6554, jdih.setneg.go.id : 12 hlm
Undang-undang (UU) TENTANG Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah\r\nKonstitusi
ABSTRAK:	\n \n Beberapa ketentuan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah yaitu dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan dengan UU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perpu Nomor I Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi UU sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan sehingga perlu diubah. \n Dasar hukum UU ini adalah Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 24C, dan Pasal 25 UUD 1945; dan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang. \n UU ini mengatur mengenai beberapa perubahan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 yaitu antara lain terkait dengan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, persyaratan menjadi hakim konstitusi, pemberhentian hakim konstitusi, batas usia pensiun hakim konstitusi. \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2020. \n \n

","regulatory_relationship","

Peraturan ini adalah Peraturan Baru yang mengatur perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, Undang-Undang ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014. Isi dari perubahan ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kondisi ketatanegaraan.

","scope_and_parties","policy_content","

1. Persyaratan Pengangkatan Hakim Konstitusi: Calon hakim harus memenuhi berbagai syarat seperti integritas, pendidikan, pengalaman, serta tidak memiliki catatan kriminal.

2. Ketua dan Wakil Ketua: Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh anggota hakim konstitusi dengan ketentuan yang jelas mengenai kuorum dan mekanisme pemilihan.

3. Pemberhentian Hakim Konstitusi: Aturan yang lebih detil tentang dasar dan prosedur pemberhentian hakim konstitusi, baik secara hormat maupun tidak hormat, serta mekanisme pembelaan diri bagi hakim yang terancam diberhentikan.

4. Sanksi dan Kode Etik: Penekanan pada integritas dan perilaku hakim yang harus dipatuhi serta sanksi atas pelanggaran kode etik yang dibuat oleh Majelis Kehormatan.

","transitional_provisions","

Ketentuan peralihan yang diatur dalam Pasal 87 menyatakan bahwa hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua akan tetap bertugas hingga masa jabatan mereka berakhir. Hakim yang menjabat saat undang-undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat dan dapat melanjutkan tugas hingga batas usia 70 tahun.

","sanctions","

Sanksi yang diatur dalam undang-undang ini termasuk:

Sanksi Administratif: Pemberhentian hakim konstitusi jika terbukti melakukan pelanggaran berat, termasuk tidak memasuki usia pensiun atau tidak memenuhi syarat.
Sanksi Pidana: Hakim yang dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap akan diberhentikan secara tidak hormat.

","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[105,111,115],{"_106":107,"_108":109,"_36":110},"text","UU No. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38577/uu-no-4-tahun-2014","3d9b9f48-4b34-4bf3-aa17-7fd99eefc181",{"_106":112,"_108":113,"_36":114},"UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/39183/uu-no-8-tahun-2011","af8fa332-414b-4b98-9c4e-da9d96369f3b",{"_106":116,"_108":117,"_36":118},"UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/44069/uu-no-24-tahun-2003","74dafe2b-1394-48f8-96c0-6328d6a4b9ec","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review",[131],{"_132":133,"_108":134,"_135":136},"nomor_putusan","121/PUU-XX/2022","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/225/putusan_mkri_121_PUU-XX_2022.pdf","teks","1)\tPasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554) yang menyatakan, “Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi dengan usia pensiun 62 (enam puluh dua) tahun bagi panitera, panitera muda, dan panitera pengganti” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional keahlian yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi yang meliputi Panitera Konstitusi Ahli Utama, Panitera Konstitusi Ahli Madya, Panitera Konstitusi Ahli Muda, dan Panitera Konstitusi Ahli Pertama dengan usia pensiun bagi panitera, panitera muda, dan panitera pengganti adalah maksimal 65 (enam puluh lima) tahun sesuai dengan batas usia pensiun pada jenjang jabatan fungsional keahlian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara”","is_verified",false,"english_excerpt","

COPY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 7 OF 2020

ON

THE THIRD AMENDMENT TO LAW NUMBER 24 OF 2003

ON THE CONSTITUTIONAL COURT

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=fcb45d16-8182-43aa-a3e1-561b271202bf","actionData","errors"]