[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fc291734-6360-4b5b-bfdf-189305945e7b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penyediaan Barang/Jasa dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler di Arab Saudi","short_title","Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2024","number","28","year","2024","published_date","2024-11-18","effective_date","2024-12-13","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","1688f208-5100-4120-be0a-f40bb009caf0","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Agama","short_name","Peraturan Menag","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"494821e7-dcec-40a4-8554-58ceda8fc587","Keagamaan & Penyelenggaraan Ibadah","tags",[],"location","Kementerian Agama","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penyediaan Barang/Jasa dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler di Arab Saudi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYEDIAAN - BARANG/JASA - IBADAH HAJI REGULER - ARAB SAUDI
2024
Peraturan Menteri Agama NO. 28, BN 2024 (948): 14 hlm.; jdih.kemenag.go.id
Peraturan Menteri Agama TENTANG Penyediaan Barang/Jasa dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler di Arab Saudi
ABSTRAK:	\n \n Untuk menyediakan barang/jasa dalam penyelenggaraan ibadah haji reguler di Arab Saudi yang lebih baik, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai penyediaan barang/jasa dalam penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi. \n Dasar Hukum Permenag ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 8 Tahun 2019; Perpres No. 152 Tahun 2024; Perpres No. 154 Tahun 2024; dan Permenag No. 25 Tahun 2024. \n Permenag ini mengatur mengenai Penyediaan Barang/Jasa dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler di Arab Saudi. Menteri melaksanakan Penyediaan Barang/Jasa. Kepala Badan Penyelenggara Haji memberikan dukungan pelaksanaan Penyediaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud sebelumnya. Dalam melaksanakan dukungan Penyediaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud sebelumnya, Kepala Badan Penyelenggara Haji berkoordinasi dengan Menteri. Penyediaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam sebelumnya meliputi: Transportasi; Akomodasi; Konsumsi; Pelayanan Umum; dan Barang/Jasa Lainnya.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2024. \n Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyediaan Barang/Jasa dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Arab Saudi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 233), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Lampiran file: 14 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 14). \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyediaan Barang/Jasa dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Arab Saudi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 233).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Agama ini mengatur tentang penyediaan barang/jasa dalam penyelenggaraan ibadah haji reguler di Arab Saudi. Latar belakangnya adalah untuk menyediakan barang/jasa yang lebih baik, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

\n\n

Ketentuan substansial mencakup:

Penunjukan Menteri Agama sebagai pihak yang melaksanakan penyediaan barang/jasa, dengan dukungan dari Kepala Badan Penyelenggara Haji.
Jenis barang/jasa yang disediakan meliputi transportasi, akomodasi, konsumsi, pelayanan umum, dan barang/jasa lainnya.
Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dijabat oleh Staf Teknis Haji, yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengeluaran anggaran dan mengadakan perjanjian.
Pembentukan Tim Penyediaan oleh Direktur Jenderal untuk melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penyediaan langsung transportasi, akomodasi, konsumsi, dan pelayanan umum.
Pengaturan mengenai tata cara penyediaan langsung, termasuk pemberitahuan, pendaftaran, verifikasi, negosiasi, penetapan penyedia, dan kontrak.
Pengaturan mengenai penyediaan barang/jasa lainnya melalui swakelola atau penyedia, dengan melibatkan Penyelenggara Swakelola, Pejabat Penyediaan, dan Panitia Penyediaan.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur pendanaan yang bersumber dari Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

","transitional_provisions","1. Dalam hal terjadi pemutusan kontrak dan/atau terdapat kebutuhan baru dengan kondisi:\n a. setelah masa kerja Tim Penyediaan berakhir;\n b. waktu Penyediaan Barang/Jasa tidak mencukupi; dan/atau\n c. anggaran Tim Penyediaan tidak tersedia, penyediaan pelayanan Transportasi, Akomodasi, Konsumsi, dan Pelayanan Umum dilaksanakan oleh KPA.","sanctions","1. Penyedia yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Peraturan Menag No. 9 Tahun 2016 tentang Penyediaan Barang/ Jasa Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Arab Saudi","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/131027/peraturan-menag-no-9-tahun-2016","fb3b373e-0be2-49a8-97c4-4d9337cb7293","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 28 OF 2024
ON
PROCUREMENT OF GOODS/SERVICES
IN THE IMPLEMENTATION OF REGULAR HAJJ PILGRIMAGE IN SAUDI ARABIA

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that to provide better, more effective, efficient, transparent, and accountable goods/services in the implementation of the regular Hajj pilgrimage in Saudi Arabia, it is necessary to re-regulate the provisions on the procurement of goods/services in the implementation of the Hajj pilgrimage in Saudi Arabia;
that based on the considerations as intended in letter a, and to implement the provisions of Article 39 paragraph (4) and Article 40 paragraph (3) of Law Number 8 of 2019 on the Implementation of Hajj and Umrah Pilgrimage, it is necessary to stipulate a Regulation of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fc291734-6360-4b5b-bfdf-189305945e7b","actionData","errors"]