[{"_1":2,"_131":-5,"_132":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fc25f0b5-7dd2-4a2d-b055-d69bbd196df0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_127":128,"_129":130},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_106":107,"_108":109,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":-5,"_125":126},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.04/2018 Tahun 2018 tentang Percepatan Perizinan Kepabeanan dan Cukai dalam Rangka Kemudahan Berusaha","short_title","Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 29/PMK.04/2018","number","29/PMK.04/2018","year","2018","published_date","2018-03-26","effective_date","2018-04-27","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6eed5ed3-359c-4453-a0bd-cc3a5bab34a2","Kepabeanan & Perdagangan Internasional","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Percepatan Perizinan Kepabeanan dan Cukai dalam Rangka Kemudahan Berusaha","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2018
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 29/PMK.04/2018, BN.2018/NO.415, kemendagri.go.id : 23 hlm.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) TENTANG Percepatan Perizinan Kepabeanan dan Cukai dalam Rangka Kemudahan Berusaha
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2018. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Pasal 1 angka 12, dan Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan nomor 179/PMK.04/2016 tentang Registrasi Kepabeanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1791);\n2. Pasal 3 ayat (7) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 555);\n3. Pasal 3 ayat (7) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik, Importir, Penyalur, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1791);\n4. Pasal 3 ayat (7) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pancabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.04/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 337).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri Keuangan ini bertujuan untuk mempercepat proses perizinan di bidang kepabeanan dan cukai dalam rangka meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia. Kebijakan ini mengatur beberapa aspek utama, termasuk: Registrasi Kepabeanan, yang mewajibkan Pengguna Jasa untuk melakukan registrasi secara elektronik melalui Portal Indonesia National Single Window (INSW) untuk mendapatkan Akses Kepabeanan. Proses ini mencakup penelitian administrasi dan verifikasi data oleh Pejabat Bea dan Cukai. Izin Tempat Penimbunan Berikat (TPB), yang mengatur perizinan untuk berbagai jenis TPB seperti kawasan berikat, gudang berikat, dan pusat logistik berikat. Perusahaan yang ingin menjadi Penyelenggara/Pengusaha TPB harus mengajukan permohonan melalui INSW dan memenuhi kriteria yang ditetapkan. Izin Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Pembebasan dan/atau KITE Pengembalian, yang mengatur persyaratan dan prosedur untuk mendapatkan fasilitas KITE. Perusahaan harus mengajukan permohonan melalui INSW dan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Perizinan Pengusaha Barang Kena Cukai, yang mewajibkan setiap Orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir barang kena cukai, Penyalur, dan/atau Pengusaha Tempat Penjualan Eceran untuk memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC). Proses perizinan dilakukan secara elektronik melalui INSW.","transitional_provisions","1. Permohonan Registrasi Kepabeanan yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini namun belum mendapatkan keputusan, proses penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.04/2016 tentang Registrasi Kepabeanan.\n2. Permohonan untuk mendapatkan izin Penyelenggara/ Pengusaha TPB yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini namun belum mendapatkan keputusan, proses penyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.\n3. Permohonan untuk mendapatkan penetapan sebagai perusahaan penerima fasilitas KITE Pembebasan yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini namun belum mendapatkan keputusan, proses penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.04/2011.\n4. Permohonan untuk mendapatkan penetapan sebagai perusahaan penerima fasilitas KITE Pengembalian yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini namun belum mendapatkan keputusan, proses penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.04/2011.\n5. Permohonan untuk pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha yang akan digunakan sebagai Pabrik, Tempat Penyimpanan, Tempat Usaha Importir, Tempat Usaha Penyalur, atau Tempat Penjualan Eceran; dan mendapatkan NPPBKC, yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini namun belum mendapatkan keputusan, diselesaikan berdasarkan Peraturan Menteri ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[96,102],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","PMK No. 149/PMK.04/2022 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Dieksporketentuan Pasal 1 7, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.04/2018 tentang Percepatan Perizinan Kepabeanan dan Cukai Dalam Rangka Kemudahan Berusaha","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/230554/pmk-no-149pmk042022","e06d0f0d-1ff9-4744-b3d4-996c6db7bae4",{"_97":103,"_99":104,"_36":105},"Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 145/PMK.04/2022","https://peraturan.bpk.go.id/Details/230543/pmk-no-145pmk042022","a6f9905b-e298-47d6-a80f-3e5b22c3321c","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[110],{"_97":111,"_99":104,"_36":105},"PMK No. 145/PMK.04/2022 tentang Pengembalian Bea Masuk yang telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang lain dengan Tujuan untuk Dieksporketentuan Pasal 17, Pasal 18, Pasal 1 9 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.04/2018 tentang Percepatan Perizinan Kepabeanan dan Cukai dalam rangka Kemudahan Berusaha","amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 29/PMK.04/2018
CONCERNING
ACCELERATION OF CUSTOMS CLEARANCE AND EXCISE LICENSING
IN THE FRAMEWORK OF EASE OF DOING BUSINESS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that for the acceleration of business implementation to support the implementation of Presidential Regulation Number 91 of 2017 concerning Acceleration of Business Implementation, it is necessary to regulate provisions regarding the acceleration of licensing in the field of customs clearance and excise;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Finance concerning Acceleration of Customs Clearance and Excise Licensing in the Framework of Ease of Doing Business;

In view of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fc25f0b5-7dd2-4a2d-b055-d69bbd196df0","actionData","errors"]