[{"_1":2,"_131":-5,"_132":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a6f9905b-e298-47d6-a80f-3e5b22c3321c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_127":128,"_129":130},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_104":105,"_106":107,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":-5,"_125":126},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2022 Tahun 2022 tentang Pengembalian Bea Masuk yang telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang lain dengan Tujuan untuk Diekspor","short_title","Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 145/PMK.04/2022","number","145/PMK.04/2022","year","2022","published_date","2022-10-18","effective_date","2022-11-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6eed5ed3-359c-4453-a0bd-cc3a5bab34a2","Kepabeanan & Perdagangan Internasional","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengembalian Bea Masuk yang telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang lain dengan Tujuan untuk Diekspor","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2022
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 145/PMK.04/2022, BN.2022/NO. 1076; https:jdih.kemenkeu.go.id : 45 Hlm
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) TENTANG Pengembalian Bea Masuk yang telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang lain dengan Tujuan untuk Diekspor
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2022. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.04/2018 tentang Pengembalian Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor. Peraturan ini mengubah: (-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepabeanan melalui penyederhanaan prosedur dan penyempurnaan kebijakan di bidang fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor pengembalian. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan daya saing, investasi, dan ekspor nasional. Peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.04/2018. Fasilitas KITE Pengembalian diberikan kepada badan usaha yang telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian, berupa pengembalian Bea Masuk yang telah dibayar atas impor dan/atau pemasukan Barang dan Bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor. Badan usaha harus memenuhi kriteria tertentu, termasuk memiliki sistem pengendalian internal yang memadai dan sistem informasi persediaan berbasis komputer yang dapat diakses oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Perusahaan KITE Pengembalian juga wajib memasang CCTV dan papan nama, serta menyampaikan laporan keuangan tahunan dan laporan mengenai dampak ekonomi pemberian fasilitas KITE Pengembalian.

","transitional_provisions","1. Terhadap Perusahaan KITE Pengembalian yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.04/2018, tetap diberikan fasilitas KITE Pengembalian berdasarkan Peraturan Menteri ini. 2. Sistem informasi persediaan berbasis komputer (IT Inventory) yang dimiliki harus sudah dapat diakses oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara daring (online) paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penetapan sebagai Perusahaan KITE Pengembalian. 3. Dalam hal sistem aplikasi perizinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam kerangka online single submission belum tersedia, kegiatan pengajuan permohonan fasilitas KITE Pengembalian dilakukan menggunakan sistem Indonesia National Single Window.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana. 2. Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, penangguhan usaha, pencabutan izin, atau pembatalan izin. 3. Sanksi pidana dapat berupa pidana kurungan atau penjara.","revokes",[94,100],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PMK No. 29/PMK.04/2018 tentang Percepatan Perizinan Kepabeanan dan Cukai dalam Rangka Kemudahan Berusahaketentuan Pasal 17, Pasal 18, Pasal 1 9 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.04/2018 tentang Percepatan Perizinan Kepabeanan dan Cukai dalam rangka Kemudahan Berusaha","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/112052/pmk-no-29pmk042018","fc25f0b5-7dd2-4a2d-b055-d69bbd196df0",{"_95":101,"_97":102,"_36":103},"Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 161/PMK.04/2018","https://peraturan.bpk.go.id/Details/113475/pmk-no-161pmk042018","6c7d71b2-7303-4bd3-bb52-39cddb19d720","revoked_by",[],"partially_revokes",[108],{"_95":109,"_97":98,"_36":99},"Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 29/PMK.04/2018","partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF FINANCE
REPUBLIC OF INDONESIA

COPY

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 145/PMK.04/2022
ABOUT
REFUND OF PAID IMPORT DUTY
ON THE IMPORT OF GOODS AND MATERIALS TO BE PROCESSED, ASSEMBLED,
OR INSTALLED ON OTHER GOODS FOR EXPORT PURPOSES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that the provisions regarding the refund of paid import duty on the import of goods and materials to be processed, assembled, or installed on other goods for export purposes have been regulated in Regulation of the Minister of Finance Number 161/PMK.04/2018 concerning Refund of Paid Import Duty on the Import of Goods and Materials to be Processed, Assembled, or Installed on Other Goods for Export Purposes;
that in order to improve customs clearance services through simplification of procedures and improvement of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a6f9905b-e298-47d6-a80f-3e5b22c3321c","actionData","errors"]