[{"_1":2,"_137":-5,"_138":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fbab43ad-0d0c-4689-827f-c4fdfa04dce4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_133":134,"_135":136},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_80":81,"_82":83,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":-5,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_108":109,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":127,"_128":129,"_130":-5,"_131":132},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021","number","39","year","2021","published_date","2021-02-02","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[68,71,74,77],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"494821e7-dcec-40a4-8554-58ceda8fc587","Keagamaan & Penyelenggaraan Ibadah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"943f3f83-7143-43f3-9576-3295e3fb4d90","Penciptaan Lapangan Kerja",{"_54":78,"_55":79,"_57":-5},"ba8e8363-834f-45d3-85f2-9308c4bc5c62","Hak & Perlindungan Konsumen","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penyelenggaraan - Bidang - Jaminan - Produk - Halal
2021
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 39, LN.2021/No.49, TLN No.6651, jdih.setkab.go.id : 87 hlm.
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. \n Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 33 Tahun 2014; dan UU Nomor 11 Tahun 2020. \n PP ini mengatur mengenai antara lain: 1) penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH); 2) pemisahan lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal (PPH) yang wajib dipisahkan dari lokasi, tempat, dan alat proses tidak haIal, yaitu meliputi proses penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk; 3) tata cara pendirian, akreditasi, lingkup kegiatan, dan pencabutan persetujuan pendirian Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), serta pengangkatan dan pemberhentian Auditor Halal; 4) hak dan kewajiban Pelaku Usaha serta tata cara penetapan, tugas, dan fasilitasi Penyelia Halal; 5) tata cara pengajuan permohonan, perpanjangan, dan penetapan Sertifikat Halal oleh BPJPH; 6) kemudahan sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil yang memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH; 7) pencantuman Label Halal dan keterangan tidak halal; 8) pengawasan JPH oleh BPJPH; dan lain-lain. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2021. \n Pada saat PP ini mulai berlaku, PP Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Penjelasan 23 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6344) Peraturan ini mengubah: (-)","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini disusun untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan kehalalan produk yang beredar di Indonesia, sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tujuannya adalah untuk melindungi konsumen Muslim dan memastikan produk yang dikonsumsi sesuai dengan syariat Islam.

Ketentuan Substansial: Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) melalui BPJPH. Produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal, kecuali produk yang berasal dari bahan yang diharamkan. BPJPH memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan, norma, standar, dan prosedur JPH, serta melakukan akreditasi LPH dan registrasi auditor halal. Pelaku usaha wajib memisahkan lokasi dan alat untuk produk halal dan tidak halal, serta memiliki penyelia halal. Sertifikasi halal dipermudah bagi usaha mikro dan kecil. Label halal harus dicantumkan pada produk bersertifikat halal, dan keterangan tidak halal harus dicantumkan pada produk yang berasal dari bahan yang diharamkan.

","transitional_provisions","1. Segala bentuk kerja sama dengan lembaga halal luar negeri dan lembaga akreditasi di negara lain yang dilakukan sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan jangka waktu kerja sama berakhir. 2. Sertifikat Halal luar negeri yang diakui oleh MUI sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan jangka waktu berlaku Sertifikat Halal luar negeri berakhir. 3. Sertifikat Halal yang telah diterbitkan oleh MUI atau BPJPH sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu Sertifikat Halal berakhir. 4. Bentuk logo halal yang ditetapkan oleh MUI sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan, tetap dapat digunakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan. 5. Auditor Halal yang telah menjalankan tugas sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan tetap diakui sebagai Auditor Halal sepanjang memiliki kualifikasi sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. 6. Sertifikat Auditor Halal yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan tetap diakui dan berlaku sebagai sertifikat Auditor Halal. 7. Penyelia Halal perusahaan yang sudah ada sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan, tetap diakui sebagai Penyelia Halal dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan. 8. Dokumen sistem jaminan halal yang sudah ada sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan, dinyatakan tetap diakui dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan. 9. Dalam hal layanan berbasis elektronik belum dapat dilaksanakan oleh BPJPH, layanan dilakukan secara manual paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan. 10. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika MUI dan LPH yang sudah ada sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan, tetap diakui sebagai LPH dan akreditasi masing-masing cabang wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lama l (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap penyelenggaraan JPH dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, pencabutan Sertifikat Halal, dan/atau penarikan barang dari peredaran. 2. Sanksi administratif terhadap LPH berupa peringatan tertulis, denda administratif, dan/atau pembekuan operasional.","revokes",[102],{"_103":104,"_105":106,"_36":107},"text","PP No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/161941/pp-no-31-tahun-2019","9964950f-4007-41e9-a7c6-421005c9204e","revoked_by",[110],{"_103":111,"_105":112,"_36":113},"PP No. 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan produk Halal","https://peraturan.bpk.go.id/Details/304896/pp-no-42-tahun-2024","46301434-1aad-4ea9-a520-d70ebf29d1c0","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 39 OF 2021
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF HALAL PRODUCT GUARANTEE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 48 and Article 185 letter b of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, it is necessary to stipulate a Government Regulation concerning the Implementation of Halal Product Guarantee; \n \n
In view of:	\n \n Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia; \n Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number 295, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5604); \n Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2020

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fbab43ad-0d0c-4689-827f-c4fdfa04dce4","actionData","errors"]