[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fb8bed8a-d74f-40f2-b063-3b4eb7e9850c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Deteksi Sinyal","short_title","Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2023","number","5","year","2023","published_date","2023-09-19","effective_date","2023-09-27","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","185ee6a1-6af8-4b16-ad62-d967b45253ec","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara","short_name","Peraturan BSSN","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"location","Badan Siber dan Sandi Negara","place_of_enactment","Jakarta","theme","Organisasi dan Tata Kerja Balai Deteksi Sinyal","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi - Struktur Organisasi
2023
Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara NO. 5, BN 2023 (769) : 6 hlm.
Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara TENTANG Organisasi dan Tata Kerja Balai Deteksi Sinyal
ABSTRAK:	\n \n a. mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efisien guna meningkatkan kinerja, serta sebagai tindak lanjut restrukturisasi organisasi Badan Siber dan Sandi Negara dan penyederhanaan birokrasi, perlu melakukan penataan tugas dan fungsi, organisasi, serta tata kerja unit pelaksana teknis Balai Deteksi Sinyal;\r\nb. penataan tugas dan fungsi, organisasi, serta tata kerja Balai Deteksi Sinyal sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;\r\nc. peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Deteksi Sinyal sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti \n Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021; Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2021 \n Kedudukan, tugas dan fungsi; susunan organisasi; kelompok jabatan fungsional; tata kerja; jabatan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2023. \n Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2019 \n 7 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Deteksi Sinyal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 338).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja Balai Deteksi Sinyal (BDS). Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efisien guna meningkatkan kinerja, serta sebagai tindak lanjut restrukturisasi organisasi Badan Siber dan Sandi Negara dan penyederhanaan birokrasi.

BDS merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Operasi Sandi, Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi. BDS bertugas melaksanakan operasi deteksi sinyal yang terdiri atas pemantauan dan pengumpulan sinyal dan data berbasis frekuensi dan internet protokol, serta pengolahan, analisis, koordinasi, dan diseminasi hasil operasi deteksi sinyal. Dalam melaksanakan tugasnya, BDS menyelenggarakan fungsi-fungsi seperti penyusunan rencana dan program kegiatan deteksi sinyal, pelaksanaan pemantauan dan pengumpulan sinyal dan data, pelaksanaan pengolahan dan analisis sinyal dan data, pelaksanaan koordinasi dan diseminasi hasil kegiatan operasi deteksi sinyal, pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan sistem operasional, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, dan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, kerja sama, perlengkapan, kearsipan, dan kerumahtanggaan.

Susunan organisasi BDS terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional. Subbagian Tata Usaha bertugas melakukan urusan penyusunan rencana dan program kegiatan, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, kerja sama, perlengkapan, kearsipan, dan kerumahtanggaan, serta evaluasi dan pelaporan. Kelompok jabatan fungsional memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

BDS berlokasi di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang memangku jabatan di BDS berdasarkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Deteksi Sinyal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 338), tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan adanya penyesuaian berdasarkan Peraturan Badan ini.","sanctions","(-)","revokes",[97],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","Peraturan BSSN No. 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Deteksi Sinyal","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/174289/peraturan-bssn-no-1-tahun-2019","236c889b-0e36-4846-8a86-ad4683b03ea1","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE STATE CYBER AND CRYPTO AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 5 OF 2023
CONCERNING
ORGANIZATION AND WORK PROCEDURE OF THE SIGNAL DETECTION CENTER

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE STATE CYBER AND CRYPTO AGENCY,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to realize an efficient organization and work procedure to improve performance, and as a follow-up to the restructuring of the State Cyber and Crypto Agency organization and the simplification of bureaucracy, it is necessary to reorganize the duties and functions, organization, and work procedures of the technical implementation unit of the Signal Detection Center;
that the arrangement of duties and functions, organization, and work procedures of the Signal Detection Center as referred to in letter a has received approval from the Minister of State Apparatus Utilization and Bureaucratic Reform based on Letter Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fb8bed8a-d74f-40f2-b063-3b4eb7e9850c","actionData","errors"]