[{"_1":2,"_133":-5,"_134":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fb6ee341-fded-48e9-a968-b1e2a06535a2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_129":130,"_131":132},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_112":113,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":-5,"_127":128},"title","Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan","short_title","Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2018","number","1","year","2018","published_date","2018-12-20","effective_date","2018-12-21","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","820b0fc0-6fbc-46df-9978-d9650573328b","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan","short_name","Peraturan LPS","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"93c6b73c-a854-43c4-82da-bf667210398b","Perbankan & Lembaga Keuangan","tags",[],"location","Lembaga Penjamin Simpanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan Kedua Atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2018
Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan NO. 1, BN.2019, No.1716 , https://www.lps.go.id ; 24 Hlm
Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan TENTANG Perubahan Kedua Atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2018. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\n1. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1373)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2014. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan penjaminan simpanan, menyempurnakan proses rekonsiliasi dan verifikasi, pembayaran klaim penjaminan simpanan, dan penanganan keberatan nasabah.\n\nPerubahan meliputi penambahan kewajiban bagi setiap Bank peserta penjaminan untuk mencantumkan pernyataan bahwa Bank merupakan peserta penjaminan LPS dalam setiap penawaran atau promosi produk Simpanan. Bank juga diwajibkan memiliki dan memelihara data dan informasi mengenai Nasabah Penyimpan, Simpanan, dan kewajiban dari setiap Nasabah Penyimpan, serta membuat surat pernyataan mengenai kebenaran data dan informasi tersebut. LPS melakukan pemeriksaan kepatuhan Bank atas kepemilikan dan pemeliharaan data dan informasi tersebut dengan berkoordinasi dengan LPP.\n\nSelain itu, dilakukan perubahan terkait persiapan rekonsiliasi dan verifikasi data dan informasi pada saat Bank mengalami permasalahan solvabilitas, serta rekonsiliasi dan verifikasi data Bank per tanggal pencabutan izin usaha untuk menentukan Simpanan yang layak dibayar dan Simpanan yang tidak layak dibayar. Terdapat pula perubahan ketentuan mengenai pembayaran klaim penjaminan dalam hal Nasabah Penyimpan memiliki kewajiban kepada Bank, serta ketentuan mengenai perubahan status Simpanan dari layak dibayar menjadi tidak layak dibayar.\n\nPeraturan ini juga mengatur mengenai kriteria Nasabah Penyimpan yang dinyatakan sebagai pihak yang diuntungkan secara tidak wajar oleh LPS, serta kriteria Nasabah Penyimpan yang dinyatakan termasuk sebagai pihak yang menyebabkan keadaan Bank menjadi tidak sehat.","transitional_provisions","1. Rekonsiliasi dan verifikasi Simpanan dan/atau pembayaran Klaim Penjaminan yang masih dalam proses penyelesaiannya berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2014.\n2. Simpanan layak dibayar yang telah ditetapkan ditunda pembayarannya penyelesaiannya berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2014.\n3. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang telah disampaikan kepada LPS berdasarkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 harus disampaikan kembali sesuai dengan Lampiran II sampai dengan Lampiran VII paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Lembaga ini diundangkan.\n4. Kewajiban Bank dalam mencantumkan pernyataan Bank merupakan peserta penjaminan LPS dalam setiap penawaran atau promosi produk Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Lembaga ini diundangkan.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[102,108],{"_103":104,"_105":106,"_36":107},"text","Peraturan LPS No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/LPLS/2010 Tentang Program Penjaminan Simpanan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132475/peraturan-lps-no-2-tahun-2014","cf25ae35-4b1d-42e6-97fd-45909cac6dbb",{"_103":109,"_105":110,"_36":111},"Peraturan LPS No. 2/PLPS/2010 Tahun 2010 tentang Program Penjaminan Simpanan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/143115/peraturan-lps-no-2plps2010-tahun-2010","465c5ccc-6e63-448d-9091-1f73bb7774be","amended_by",[114],{"_103":115,"_105":116,"_36":117},"Peraturan LPS No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/143118/peraturan-lps-no-2-tahun-2020","37c8b248-3023-4d22-9cac-f29729cd3ab7","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGULATION OF THE INDONESIAN DEPOSIT INSURANCE CORPORATION
NUMBER 1 OF 2018
CONCERNING
THE SECOND AMENDMENT TO THE REGULATION OF THE INDONESIAN DEPOSIT INSURANCE CORPORATION
NUMBER 2/PLPS/2010 CONCERNING THE DEPOSIT INSURANCE PROGRAM

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

BOARD OF COMMISSIONERS
INDONESIAN DEPOSIT INSURANCE CORPORATION,

\n\n \n \n

Considering:

that to improve the effectiveness of deposit insurance implementation, improve the reconciliation and verification process, payment of deposit insurance claims, and handling of customer objections, Regulation of the Indonesian Deposit Insurance Corporation Number 2/PLPS/2010 concerning the Deposit Insurance Program needs to be amended;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation of the Indonesian Deposit Insurance Corporation concerning the Second Amendment to the Regulation of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fb6ee341-fded-48e9-a968-b1e2a06535a2","actionData","errors"]