[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fb618fee-4ae8-4bcb-8448-90aba2649f56","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":91,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjar Nomor 18 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar Nomor 18 Tahun 2004","number","18","year","2004","published_date","2004-06-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"9ed2b4ba-9cd8-4645-a98f-50ddc00501df","Penegakan Hukum Pidana","tags",[],"location","Pemerintah Kota Banjar","place_of_enactment","Banjar","theme","Penyidik Pegawai Negeri Sipil","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pns - Penyidik
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18, LD 2004/ No.18 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyidik Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam upaya penegakan Peraturan Daerah pada Pemerintah Kota Banjar, diperlukan tenaga teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang bertugas melakukan penyidikan terhadap tindakan yuridis pelanggaran Peraturan Daerah; bahwa untuk kelancaran tugas para penyidik PNS sebagaimana dimaksud pada hurup a diatas perlu disusun pedoman pelaksanaan tugas tentang Penyidik Negeri Sipil yang ditetapkan oleh Walikota; \n Undang–undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang–undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang–undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang–undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang–undang Nomor 27 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2003; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2003; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1999; Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.18-PW.07.03 Tahun 1993; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997; Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.07.03 Tahun 1984; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2003; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang kedudukan, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban, pendidikan, pengangkatan, mutasi dan pemberhentian PPNS, kartu tanda pengenal, sumpah / janji dan pelantikan, penyidikan, bentuk / model formulir penyidikan, pembinaan, pakaian dan atribut, pembiayaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2004. \n 27 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kota Banjar. Latar belakangnya adalah untuk menegakkan Peraturan Daerah dan perlunya tenaga teknis PPNS untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. Tujuannya adalah untuk memberikan pedoman pelaksanaan tugas PPNS.

Ketentuan substansial mencakup:

Kedudukan PPNS berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui pimpinan organisasi.
PPNS bertugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
PPNS memiliki wewenang menerima laporan, melakukan pemeriksaan di tempat kejadian, memeriksa tersangka, melakukan penyitaan, mengambil sidik jari, memanggil saksi, mendatangkan ahli, dan melakukan penghentian penyidikan dengan petunjuk dari penyidik POLRI.
PPNS dalam melaksanakan tugas berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.
PPNS diberikan tunjangan yang besarnya ditetapkan oleh Walikota.
PPNS wajib melakukan penyidikan jika ada laporan pelanggaran Peraturan Daerah, menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI, dan membuat berita acara setiap tindakan.
PNS yang akan diangkat menjadi PPNS harus mengikuti pendidikan khusus.
Pengangkatan PPNS diusulkan oleh Walikota kepada Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.
PPNS yang mutasi antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi, Keputusan mutasinya diterbitkan oleh Gubernur dan pelaksanaannya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.
PPNS yang mutasi antar Provinsi, Keputusan mutasinya diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.
PPNS diberhentikan dari jabatannya karena berhenti sebagai PNS, atas permintaan sendiri, melanggar disiplin kepegawaian, mutasi, atau tidak lagi memenuhi syarat PPNS.
PPNS diberi Kartu Tanda Pengenal yang berlaku selama 3 tahun.
PPNS harus dilantik dan diambil sumpah sebelum melaksanakan tugas.
PPNS melaksanakan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah di wilayah masing-masing.
Pembinaan terhadap PPNS meliputi pembinaan umum dan pembinaan khusus.
Biaya yang terkait dengan fasilitas bagi PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[105,111],{"_106":107,"_108":109,"_36":110},"text","PERDA Kota Banjar No. 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/168158/perda-kota-banjar-no-13-tahun-2013","7e5c3396-3296-4fa2-a9a7-bf9021367e02",{"_106":112,"_108":113,"_36":114},"PERDA Kota Banjar No. 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil","https://peraturan.bpk.go.id/Details/167988/perda-kota-banjar-no-10-tahun-2013","3d553332-cacf-4fce-b6f2-efd062ba99df","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
BANJAR CITY
NUMBER : 18
YEAR : 2004
SERIES : D

REGIONAL REGULATION OF BANJAR CITY
NUMBER 18 OF 2004
CONCERNING
CIVIL SERVANT INVESTIGATORS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANJAR,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in an effort to enforce Regional Regulations in the Banjar City Government, technical personnel of Civil Servant Investigators are needed to carry out investigations into juridical actions violating Regional Regulations;
that for the smooth execution of the duties of the civil servant investigators as referred to in letter a above, it is necessary to prepare guidelines for the implementation of duties regarding Civil Servant Investigators which are stipulated by the Mayor.

In View of :

Law Number 8 of 1974 concerning the Principles of Civil Service jo. Law Number 43 of 1999 concerning the Principles of Civil Service (State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fb618fee-4ae8-4bcb-8448-90aba2649f56","actionData","errors"]