[{"_1":2,"_131":-5,"_132":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fabd15b7-50b7-4e65-a096-37bd5e03e1e1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_127":128,"_129":130},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_122":123,"_124":-5,"_125":126},"title","Undang-undang (UU) Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang","short_title","Undang-undang (UU) No. 34 Tahun 2009","number","34","year","2009","published_date","2009-10-09","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"494821e7-dcec-40a4-8554-58ceda8fc587","Keagamaan & Penyelenggaraan Ibadah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ENYELENGGARAAN IBADAH HAJI MENJADI UNDANG-UNDANG - penetapan perppu
2009
Undang-undang (UU) NO. 34, LN. 2009/ No. 142, TLN NO. 5036, LL SETNEG : 3 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang
ABSTRAK:	\n \n Dengan adanya kewajiban bagi setiap jemaah haji Indonesia untuk menggunakan paspor biasa mulai tahun 1430 Hijriyah, diperlukan upaya untuk menjamin agar penyelenggaraan ibadah haji dapat dilaksanakan. Dalam rangka menjamin terlaksananya penyelenggaraan ibadah haji perlu melakukan perubahan ketentuan mengenai paspor haji bagi jemaah haji sebagaimana diatur dalam UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. \n Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 9 Tahun 1992, dan UU No. 13 Tahun 2008. \n Dalam Undang-Undang ini mengatur tentang penetapan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang dalam rangka mengatasi terjadinya hal ikhwal kegentingan yang memaksa, dengan adanya kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang menetapkan bahwa mulai tahun 1430 Hijriyah jemaah haji dari seluruh negara yang akan menunaikan ibadah haji harus menggunakan paspor biasa (ordinary passport) yang berlaku secara internasional, tidak terkecuali jemaah haji Indonesia yang selama ini menggunakan paspor haji, juga harus mengikuti kebijakan dimaksud, maka Pemerintah melakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai penggunaan paspor haji bagi jemaah haji sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2009. \n Undang-Undang ini mengubah UU No. 13 Tahun 2008. \n Lampiran file: 11 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 3 dan penjelasan hlm 4 sd 11) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: (-) Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji","scope_and_parties","policy_content","Undang-Undang ini bertujuan untuk menyesuaikan kebijakan penyelenggaraan ibadah haji Indonesia dengan ketentuan internasional yang diberlakukan oleh Pemerintah Arab Saudi, yang mewajibkan penggunaan paspor biasa bagi jemaah haji mulai tahun 1430 Hijriyah. Perubahan ini dilakukan untuk memastikan bahwa jemaah haji Indonesia dapat melaksanakan ibadah haji dengan kepastian hukum terkait penggunaan paspor biasa. Undang-Undang ini menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 menjadi Undang-Undang, yang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, khususnya mengenai penggunaan paspor haji.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/106346/uu-no-8-tahun-2019","b821ae65-3cc9-49b3-8a75-926786c8871a","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[106],{"_95":107,"_97":108,"_36":109},"UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji","https://peraturan.bpk.go.id/Details/39044/uu-no-13-tahun-2008","2db8601b-9b39-4543-b5a6-ef214c315b29","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[118],{"_95":119,"_97":120,"_36":121},"PERPU No. 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji","https://peraturan.bpk.go.id/Details/53235/perpu-no-2-tahun-2009","b6191f37-ede7-4fbf-a46f-3d3cc6d051d0","established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 34 OF 2009
on
ENACTMENT OF GOVERNMENT REGULATION IN LIEU OF LAW
NUMBER 2 OF 2009 ON AMENDMENT TO LAW
NUMBER 13 OF 2008 ON THE IMPLEMENTATION OF HAJJ PILGRIMAGE
INTO LAW

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering / Whereas:

that with the obligation for every Indonesian hajj pilgrim to use an ordinary passport starting in 1430 Hijriyah, efforts are needed to ensure that the implementation of the hajj pilgrimage can be carried out;
that in order to ensure the implementation of the hajj pilgrimage, it is necessary to amend the provisions regarding hajj passports for hajj pilgrims as regulated in Law Number 13 of 2008 on the Implementation of Hajj Pilgrimage;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2009 on Amendments to Law Number 13

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fabd15b7-50b7-4e65-a096-37bd5e03e1e1","actionData","errors"]