[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fa74b760-42b0-426b-8677-87fd720c118d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_98":99,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi","short_title","Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2022","number","10","year","2022","published_date","2022-10-14","effective_date","2022-10-18","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","90fd4aae-6c16-4e72-be11-8ed3066bbae0","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi","short_name","Permenko Maritim dan Investasi","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"46755570-d1c0-4683-96d5-037a783dcc28","Keterbukaan Informasi","tags",[],"location","Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi","place_of_enactment","Jakarta","theme","Standar Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

standar_informasipublik
2022
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi NO. 10, BN.2022 (1058)/46 hlm
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi TENTANG Standar Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
ABSTRAK:	\n \n a.\tbahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi\r\npublik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan, sehingga diperlukan penyelenggaraan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan berkualitas;\r\nb.\tbahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan informasi publik yang transparan, akuntabel dan berkualitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu peningkatan standar layanan informasi publik di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;\r\nc. bahwa Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 8 Tahun 2016 tentang Standar Operasional\tProsedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan\t\tKementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan\r\nPeraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;\r\n \n Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 \r\n \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, kelembagaan pengelola informasi dan dokumentasi, kategori informasi, laporan dan evaluasi, pembiayaan dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2022. \n Peraturan ini mencabut dan menyartakan tidak berlaku atas Peraturan Menteri Koordinator Nomor 8 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman \n 47 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 8 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1568 Tahun 2016).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri Koordinator ini mengatur tentang Standar Layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Latar belakangnya adalah hak setiap orang untuk mendapatkan informasi publik yang akurat dan tidak menyesatkan, sehingga diperlukan penyelenggaraan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan berkualitas. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan berkualitas di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi:** Pembentukan tim pertimbangan, penunjukan Atasan PPID, PPID, PPID Unit Kerja, Petugas Pelayanan Informasi Publik, dan Kepala Bidang dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.\n2. **Klasifikasi Informasi:** Pengelompokan informasi publik menjadi informasi yang wajib dibuka (secara berkala, serta merta, dan setiap saat) dan informasi yang tidak dapat diberikan (informasi yang membahayakan negara, berkaitan dengan persaingan usaha tidak sehat, hak pribadi, rahasia jabatan, belum dikuasai, atau dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan).\n3. **Standar Layanan:** Penetapan standar operasional prosedur yang terdiri atas pengumuman, permohonan informasi publik, pengajuan keberatan, penetapan dan pemutakhiran daftar informasi publik, pendokumentasian informasi publik, maklumat pelayanan informasi publik, dan pengujian konsekuensi.\n4. **Laporan dan Evaluasi:** Kewajiban PPID untuk menyusun laporan layanan informasi publik dan melakukan monitoring serta evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","Peraturan Menteri Koordinator Nomor 8 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman","link","","revoked_by",[100],{"_94":101,"_96":102,"_36":103},"Permenko Infra No. 2 Tahun 2025 tentang Standar Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/316582/permenko-infra-no-2-tahun-2025","de734616-b7b9-44b5-8ae0-689c1bca6d92","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGULATION OF THE COORDINATING MINISTER FOR MARITIME AFFAIRS AND INVESTMENT
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 10 OF 2022
CONCERNING
PUBLIC INFORMATION SERVICE STANDARDS WITHIN THE MINISTRY OF
COORDINATING MINISTRY FOR MARITIME AFFAIRS AND INVESTMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

COORDINATING MINISTER FOR MARITIME AFFAIRS AND INVESTMENT
REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that everyone has the right to obtain accurate, correct, and non-misleading public information, so that the provision of public information that is transparent, accountable, and of high quality is necessary;
that in order to realize the provision of transparent, accountable and high-quality public information as referred to in letter a, it is necessary to improve public information service standards in the Coordinating Ministry for Maritime Affairs and Investment;
that the Regulation of the Coordinating

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fa74b760-42b0-426b-8677-87fd720c118d","actionData","errors"]