[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fa7329e0-2726-4822-8ac0-d7e2248aebb2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Alor Nomor 1 Tahun 2015 tentang PEMILIHAN KEPALA DESA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Alor Nomor 1 Tahun 2015","number","1","year","2015","published_date","2015-05-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71,74],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"0a3cfb9e-6846-4d36-871c-dcb4bee3509a","Profesi & Sertifikasi Keahlian",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"805c65ba-769c-443f-bdae-f75ecbf89ef2","Pemilihan Kepala Daerah & DPRD","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Alor","place_of_enactment","Kalabahi","theme","PEMILIHAN KEPALA DESA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Desa-kepala-pemilihan
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2015/No.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa; \n Dasar hukum peraturan tersebut adalah Pasal 18 ayat (6); UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 112 Tahun 2014; \n Peraturan Daerah tersebut berisi tentang I. Letentuan Umum; II. Pemilihan Kepala Desa; III. Tahapan Pelaksanaan; IV. Pelantikan Kepala Desa; V. pengangkatan Penjabat Kepala Desa; VI. Kepala Desa, Perangkat Desa dan Pegawai Negeri Sopil sebagai Calon Kepala Desa; VII. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu; VIII. Penyelesaian Pengaduan; IX. Masa Jabatan Kepala Desa; X. Larangan Kepala Desa; XI. Pemberhentian Kepala Desa; XII. Pembiayaan; XIII. Ketentuan Penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2015. \n 21 halaman; 4 halaman penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\nPeraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2006 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 415).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang tata cara pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Alor. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n- Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten oleh Bupati dan Panitia Pemilihan Desa oleh BPD.\n- Tahapan pemilihan Kepala Desa yang meliputi persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.\n- Persyaratan bagi pemilih dan calon Kepala Desa.\n- Tata cara pendaftaran, penjaringan, dan penyaringan calon Kepala Desa.\n- Kampanye dan larangan dalam kampanye.\n- Pemungutan dan penghitungan suara.\n- Penetapan calon Kepala Desa terpilih.\n- Pelantikan Kepala Desa.\n- Pengangkatan Penjabat Kepala Desa.\n- Pemilihan Kepala Desa antar waktu.\n- Penyelesaian pengaduan.\n- Masa jabatan Kepala Desa.\n- Larangan bagi Kepala Desa.\n- Pemberhentian Kepala Desa.\n- Pembiayaan pemilihan Kepala Desa.","transitional_provisions","(-)","sanctions","Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikenai sanksi:\na. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan\nb. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[109],{"_110":111,"_112":113,"_36":114},"text","PERDA Kab. Alor No. 5 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/115880/perda-kab-alor-no-5-tahun-2018","6e482edd-f5c4-41e9-ade1-7ba6fd5726d1","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BUPATI ALOR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

REGIONAL REGULATION OF ALOR REGENCY
NUMBER 1 YEAR 2015
TENTANG
ELECTION OF VILLAGE CHIEF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ALOR,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;

Mengingat :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fa7329e0-2726-4822-8ac0-d7e2248aebb2","actionData","errors"]