[{"_1":2,"_136":-5,"_137":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fa266cf4-891a-4cdc-a409-c3cdcf4ee133","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_132":133,"_134":135},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_121":122,"_123":124,"_125":126,"_127":128,"_129":-5,"_130":131},"title","Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia","short_title","Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017","number","6","year","2017","published_date","2017-04-06","effective_date","2017-04-11","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","50d8bca2-e333-4fd0-a6c0-24fe1751d3e1","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia","short_name","Perka Polri","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Kepolisian Negara Republik Indonesia","place_of_enactment","Jakarta","theme","Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Organisasi dan Tata Kerja - Satuan Organisasi - Markas Besar - Kepolisian Negara Republik Indonesia - perubahan
2017
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia NO. 6, BN 2017 (558) : 101 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia TENTANG Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia
ABSTRAK:	\n \n Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab telah dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. \n Dasar hukum Perka Polri ini adalah UU No. 2 Tahun 2002 dan Perpres No. 52 Tahun 2010. \n Perka Polri ini mengatur mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. Susunan organisasi Mabes Polri terdiri atas: a. unsur pimpinan; b. unsur pengawas dan pembantu pimpinan serta pelayanan; c. unsur pelaksana tugas pokok; dan d. unsur pendukung. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2017. \n Pada saat Peraturan Kapolri ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 444), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Lampiran file: 1193 hlm. (batang tubuh hlm 1 s.d. 101 dan lampiran hlm 102 s.d. 1193) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 444).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan ini mengatur susunan organisasi dan tata kerja satuan organisasi pada tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri). Latar belakang peraturan ini adalah untuk menata organisasi dan tata kerja Polri sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017. Tujuannya adalah untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Polri. Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi susunan organisasi Mabes Polri yang terdiri dari unsur pimpinan, unsur pengawas dan pembantu pimpinan serta pelayanan, unsur pelaksana tugas pokok, dan unsur pendukung. Peraturan ini juga mengatur detail susunan organisasi, tugas, dan fungsi dari masing-masing unsur tersebut, termasuk Itwasum Polri, Sops Polri, Srena Polri, SSDM Polri, Slog Polri, Divpropam Polri, Divkum Polri, Divhumas Polri, Divhubinter Polri, Div TIK Polri, Sahli Kapolri, Spripim Polri, Setum Polri, Yanma Polri, Baintelkam Polri, Baharkam Polri, Bareskrim Polri, Korlantas Polri, Korbrimob Polri, Densus 88 AT Polri, Lemdiklat Polri, Puslitbang Polri, Puskeu Polri, Pusdokkes Polri, dan Pusjarah Polri. Peraturan ini juga mengatur prinsip-prinsip pelaksanaan organisasi dan tata kerja, seperti profesional, prosedural, akuntabel, transparan, dan nesesitas.","transitional_provisions","Pada saat Peraturan Kapolri ini mulai berlaku, seluruh organisasi dan tata kerja di lingkungan Mabes Polri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 444), masih tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi Polri secara rinci berdasarkan Peraturan ini.","sanctions","(-)","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98},"text","Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[109,113,117],{"_95":110,"_97":111,"_36":112},"Peraturan Polri No. 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia","https://peraturan.bpk.go.id/Details/229075/peraturan-polri-no-6-tahun-2022","7cf340a1-1256-48ce-bf9b-c459e0ce986d",{"_95":114,"_97":115,"_36":116},"Peraturan Polri No. 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia","https://peraturan.bpk.go.id/Details/225037/peraturan-polri-no-10-tahun-2021","2dac1a86-cfa6-4e40-b2b6-9fb6d9ee9603",{"_95":118,"_97":119,"_36":120},"Peraturan Polri No. 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia","https://peraturan.bpk.go.id/Details/229185/peraturan-polri-no-5-tahun-2019","b1601909-0ef3-4260-b871-82d2dc60eba2","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

No.558, 2017
POLRI. SOTK. Revocation.

REGULATION OF THE CHIEF OF THE INDONESIAN NATIONAL POLICE
NUMBER 6 OF 2017

ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND WORK PROCEDURES OF ORGANIZATIONAL UNITS AT THE
HEADQUARTERS LEVEL OF THE INDONESIAN NATIONAL POLICE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE CHIEF OF THE INDONESIAN NATIONAL POLICE,

\n\n \n \n

Considering:

that for the smooth implementation of tasks and
responsibilities, organizational structuring and
work procedures of the Indonesian National Police have been carried out in accordance
with Presidential Regulation Number 5 of 2017 regarding
Amendments to Presidential Regulation Number 52 of
2010 regarding the Organizational Structure and Work Procedures of the
Indonesian National Police;
that Regulation of the Chief of the Indonesian National Police
Number 21 of 2010 concerning the Organizational
Structure and Work Procedures

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fa266cf4-891a-4cdc-a409-c3cdcf4ee133","actionData","errors"]