[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f9924501-3b5b-48a3-901f-fa12ef62f96b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2023","number","3","year","2023","published_date","2023-01-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"92e92caa-7c7b-4324-a088-7bb318232860","Badan Usaha Milik Negara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penambahan - Penyertaan Modal - Negara - Republik Indonesia - Modal Saham - Perusahaan Perseroan - Persero - PT Aviasi Pariwisata Indonesia
2023
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 3, LN.2023/No.11, jdih.setneg.go.id: 5 hlm.
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia
ABSTRAK:	\n \n Untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia, perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia yang berasal dari pengalihan seluruh saham Seri B milik Negara Republik lndonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pariwisata Indonesia. \n Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 19 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; dan PP Nomor 44 Tahun 2005. \n PP ini mengatur mengenai penambahan penyertaan modal negara ke dalam modal\r\nsaham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia yang statusnya sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Survai Udara (Penas) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Survai Udara (Penas) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2023. \n Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1972 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) Pengembangan Pariwisata Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Lampiran file 5 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","

Status Peraturan Ini

Apakah ini Peraturan Baru?\n
Ya, ini adalah peraturan baru yang ditetapkan pada tahun 2023.
\n
Apakah Menggantikan Peraturan Sebelumnya?\n
Ya, peraturan ini menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1972 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan PERSERO Pengembangan Pariwisata Bali.
\n
Apakah Mengubah Peraturan Sebelumnya?\n
Tidak secara langsung mengubah peraturan sebelumnya, tetapi mengacu pada perubahan yang telah dilakukan oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
\n
Status berlaku dari peraturan ini\n
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 18 Januari 2023.
\n

","scope_and_parties","policy_content","

Isi Kebijakan

Tujuan dan latar belakang peraturan:\n
Memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha PT Aviasi Pariwisata Indonesia melalui penambahan penyertaan modal negara.
\n
Kewajiban dan hak yang ditetapkan:\n
Negara melakukan penambahan penyertaan modal dan pengalihan saham Seri B, serta mengatur kontrol melalui saham Seri A dwi warna.
\n
Prinsip-prinsip utama yang diatur:\n
Pengalihan saham dan penambahan modal harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
\n
Mekanisme dan prosedur yang ditetapkan:\n
Penambahan modal dilakukan melalui pengalihan saham Seri B dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan dari Menteri BUMN.
\n

","transitional_provisions","

Ketentuan Peralihan

Masa berlaku dan implementasi:\n
Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 18 Januari 2023.
\n
Ketentuan peralihan untuk entitas yang sudah ada:\n
PT Pengembangan Pariwisata Indonesia berubah status menjadi perseroan terbatas yang tunduk pada UU Perseroan Terbatas.
\n
Batas waktu penyesuaian:\n
Tidak disebutkan batas waktu penyesuaian secara spesifik dalam peraturan ini.
\n
Grandfathering clauses:\n
Tidak ada ketentuan grandfathering yang disebutkan.
\n

","sanctions","

Sanksi

Tidak mengatur sanksi

","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","PP No. 27 Tahun 1972 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendidikan Perusahan Perseroan (Persero) Pengembangan Pariwisata Bali","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/68600/pp-no-27-tahun-1972","e386919d-d444-44ae-8d75-97356cdd9925","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

PRESIDENT
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 3 OF 2023

CONCERNING
ADDITIONAL STATE CAPITAL PARTICIPATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
IN THE SHARE CAPITAL OF THE LIMITED LIABILITY COMPANY (PERSERO)
PT AVIASI PARIWISATA INDONESIA

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that in order to strengthen the capital structure and increase the business capacity of the Limited Liability Company (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia, it is necessary to add State Capital Participation of the Republic of Indonesia into the share capital of the Limited Liability Company (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia, originating from the transfer of all Series B shares owned by the Republic of Indonesia in the Limited Liability Company (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Indonesia;
that based on the considerations as referred to in letter a and to implement the provisions of Article 4 paragraph (4) of Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises as amended by Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation, it is necessary to stipulate a Government Regulation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f9924501-3b5b-48a3-901f-fa12ef62f96b","actionData","errors"]