[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f96cdb3b-97a6-4083-a48a-16a8d68af2e1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2021","number","4","year","2021","published_date","2021-09-24","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Katingan","place_of_enactment","Kasongan","theme","Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Retribusi jasa umum
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2021/No.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam pengendalian menara telekomunikasi,Pemerintah Kabupaten Katingan menyediakan \r\n pelayanan pengendalian menara telekomunikasi pelayanan dimaksud, dipungut retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;\r\nb. bahwa dengan adanya perubahan tata cara perhitungan tarif pelayanan pengendalian menara telekomunikasi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII, berdasarkan indeks harga, perkembangan perekonomian saat ini, juga terdapat penambahan dari objek dan subjek dari retribusi jasa usaha yang lain, maka Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu untuk dilakukan perubahan;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; \n Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 14 Tahun 2011;\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan. \n Perubahan Atas Tarif Retribusi Jasa Umum \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2021. \n Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum \n 15 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 14)\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2013 Nomor 38);\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2019 Nomor 1)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Latar belakang perubahan ini adalah untuk menyesuaikan tarif retribusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait perhitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi, serta adanya penambahan objek dan subjek retribusi jasa usaha.

Ketentuan Substansial:

Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan: Pasal 9 ayat (2) dan (3) diubah untuk menyesuaikan tarif retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas pembantu, puskemas keliling, dan polindes.
Perubahan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang: Pasal 49 diubah untuk menyesuaikan struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang.
Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi: Pasal 59 menetapkan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah. Tarif ini didasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan, termasuk honorarium petugas pengawas, transportasi, uang makan, dan alat tulis kantor.
Perubahan pada Dinas yang Memungut Retribusi: Ketentuan huruf i Pasal 62 diubah, menetapkan bahwa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut oleh Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik.

Tujuan dari perubahan ini adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Katingan dan menyesuaikan peraturan daerah dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Perda Kab. Katingan No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/308632/perda-kab-katingan-no-1-tahun-2024","3c0ca40e-d7f6-4a6e-974e-f7b5a6b1fe54","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[106],{"_95":107,"_97":108},"Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum","","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KATINGAN
CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KATINGAN REGENCY
NUMBER 4
YEAR 2021
CONCERNING
THIRD AMENDMENT TO
REGIONAL REGULATION OF KATINGAN REGENCY NUMBER 14 OF 2011
CONCERNING RETRIBUTION FOR GENERAL SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KATINGAN,

Considering:

that in controlling telecommunication towers, the Katingan Regency Government provides telecommunication tower control services, the service in question is subject to retribution based on Regional Regulation of Katingan Regency Number 14 of 2011 concerning Retribution for General Services;
that with the changes in the procedures for calculating tariffs for telecommunication tower control services based on the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-XII, based on the price index, current economic developments, there are also additions from the objects and subjects of other business service retribution, the Regional Regulation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f96cdb3b-97a6-4083-a48a-16a8d68af2e1","actionData","errors"]