[{"_1":2,"_129":-5,"_130":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f90b426e-4e60-45d8-87d8-1cf0d49a68e4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_125":126,"_127":128},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":-5,"_123":124},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2010","number","16","year","2010","published_date","2010-11-03","effective_date","2011-01-01","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pajak Parkir","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pajak dan Retribusi Daerah
2010
Peraturan Daerah (Perda) NO. 16, Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 16
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pajak Parkir
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu menetapkan PERDA \n Dasar hukum PERDA ini adalah UU No. 6 Th. 1983 std terakhir dengan UU No. 28 Th. 2007; UU No. 19 Th. 1997 stdd UU No. 19 Th. 2000; UU No. 14 Th. 2002; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 1 Th. 2004; UU No. 10 Th. 2004; UU No. 15 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004 std terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008; UU No. 33 Th. 2004; UU No. 29 Th. 2007; UU No. 22 Th. 2009; UU No. 28 Th. 2009; PP No. 135 Th. 2000; PP No. 136 Th. 2000; PP No. 137 Th. 2000; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 79 Th. 2005; Permendagri No. 13 Th. 2006; Perda No. 5 Th. 2007; Perda No. 10 Th. 2008; Perda No. 6 Th. 2010 \n PERDA ini mengatur mengenai nama pajak; objek, subjek dan wajib pajak; serta masa pajak dan saat terutang pajak \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2011. \n PERDA ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Perda No. 6 Th. 2002 \n 13 hal. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2002 Nomor 148).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Parkir di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Latar belakang dikeluarkannya peraturan ini adalah untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menyebabkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir menjadi tidak sesuai lagi. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengoptimalkan pemungutan Pajak Daerah, khususnya Pajak Parkir, dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi DKI Jakarta.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n1. Objek Pajak: Penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor, dengan pengecualian tertentu seperti penyelenggaraan parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, perkantoran untuk karyawannya sendiri, kedutaan/konsulat dengan asas timbal balik, penitipan kendaraan bermotor dengan kapasitas terbatas, dan tempat parkir untuk usaha memperdagangkan kendaraan bermotor.\n2. Subjek dan Wajib Pajak: Orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor (Subjek Pajak) dan orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir (Wajib Pajak).\n3. Dasar Pengenaan Pajak: Jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir, termasuk potongan harga dan parkir cuma-cuma.\n4. Tarif Pajak: Ditetapkan sebesar 20%.\n5. Masa Pajak: Jangka waktu yang sama dengan 1 bulan takwim.\n6. Saat Terutang Pajak: Terjadi pada saat penyelenggaraan parkir dengan pembayaran atau saat pembayaran diterima sebelum parkir diselenggarakan.","transitional_provisions","1. Terhadap Pajak Parkir yang terutang dalam masa pajak yang berakhir sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku ketentuan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir.\n2. Selama peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini belum dikeluarkan maka peraturan pelaksanaan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Perda Prov. DKI Jakarta No. 6 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/298806/perda-prov-dki-jakarta-no-6-tahun-2002","526e11f8-9a71-4fd9-9251-2515d0e1aa91","revoked_by",[102],{"_95":103,"_97":104,"_36":105},"PERDA Prov. DKI Jakarta No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/279709/perda-prov-dki-jakarta-no-1-tahun-2024","f5f58273-9e86-4ee2-9775-57c3bc274c51","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF PROVINCE OF THE SPECIAL REGION
CAPITAL OF JAKARTA
NUMBER 16 YEAR 2010
CONCERNING
PARKING TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE GOVERNOR OF THE PROVINCE OF THE SPECIAL REGION OF THE CAPITAL OF JAKARTA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies, the Regional Regulation Number 6 of 2002 concerning Parking Tax is no longer relevant; \n that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Parking Tax; \n \n
In view of:	\n \n Law Number 6 of 1983 concerning General Provisions and Procedures for Taxation (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1983 Number 49, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3262) as amended several times, most recently by Law Number 28 of 2007

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f90b426e-4e60-45d8-87d8-1cf0d49a68e4","actionData","errors"]