[{"_1":2,"_134":-5,"_135":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f86fa82c-163e-41bf-9aea-917dcdd104c2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_130":131,"_132":133},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_99":100,"_109":110,"_111":112,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":126,"_127":-5,"_128":129},"title","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Prantara Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya","short_title","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2014","number","6","year","2014","published_date","2014-01-10","effective_date","2014-03-04","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","53ceb3db-a73c-4b08-bbbf-497152f2f387","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","short_name","Permen PANRB","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"0a3cfb9e-6846-4d36-871c-dcb4bee3509a","Profesi & Sertifikasi Keahlian","tags",[],"location","Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","place_of_enactment","Jakarta","theme","Jabatan Fungsional Prantara Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2014
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 6, BN.2014/No.286, jdih.menpan.go.id: 36 Hlm
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi TENTANG Jabatan Fungsional Prantara Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2014. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/109/M.PAN/11/2005 tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini mengatur tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat (Pranata Humas) dan angka kreditnya. Latar belakangnya adalah adanya kekurangan dalam peraturan sebelumnya (PER/109/M.PAN/11/2005) yang tidak lagi memenuhi kebutuhan. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menetapkan Jabatan Fungsional Pranata Humas dan angka kreditnya.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n1. **Kedudukan dan Tugas Pokok:** Pranata Humas berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pelayanan informasi dan kehumasan pada instansi pemerintah pusat dan daerah. Tugas pokoknya meliputi kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan, serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan.\n2. **Instansi Pembina:** Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah instansi pembina Jabatan Fungsional Pranata Humas, dengan tugas menyusun ketentuan teknis, menetapkan pedoman formasi dan standar kompetensi, menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan, serta melakukan sosialisasi, pengembangan sistem informasi, dan monitoring evaluasi.\n3. **Jenjang Jabatan dan Pangkat:** Jabatan Pranata Humas terdiri dari Tingkat Terampil (Pelaksana, Pelaksana Lanjutan, Penyelia) dan Tingkat Ahli (Pertama, Muda, Madya) dengan pangkat dan golongan ruang yang sesuai.\n4. **Unsur Kegiatan:** Unsur kegiatan yang dinilai angka kreditnya meliputi unsur utama (pendidikan, pelayanan informasi dan kehumasan, pengembangan profesi) dan unsur penunjang (pengajar/pelatih, peran serta dalam seminar, keanggotaan dalam organisasi profesi dan tim penilai, perolehan penghargaan, dan gelar kesarjanaan lainnya).\n5. **Penilaian Angka Kredit:** Setiap Pranata Humas wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) secara berkala. Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah yang harus dipenuhi untuk kenaikan jabatan/pangkat diatur berdasarkan tingkat pendidikan.\n6. **Pengangkatan dan Pemberhentian:** Pengangkatan dalam jabatan Pranata Humas harus memenuhi syarat ijazah, pangkat, dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional. Pranata Humas dapat dibebaskan sementara atau diberhentikan dari jabatan jika tidak memenuhi persyaratan angka kredit atau dijatuhi hukuman disiplin berat.","transitional_provisions","1. Prestasi kerja yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinilai berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/109/M.PAN/11/2005 tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya.\n2. Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, semua ketentuan pelaksanaan mengenai Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Angka Kreditnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan Peraturan Menteri ini.\n3. Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:\n a. Pranata Humas Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a berstatus sebagai Pranata Humas Pelaksana Pemula.\n b. Pranata Humas Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b berstatus sebagai Pranata Humas Pelaksana.\n4. Pranata Humas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan Pranata Humas Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.\n5. Pranata Humas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a setelah menduduki pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b, diangkat dalam Jabatan Pranata Humas Pelaksana.\n6. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, Tim Penilai, dan Pejabat yang mengusulkan penetapan angka kredit atas prestasi kerja bagi Pranata Humas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 24 Peraturan Menteri ini.\n7. Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah yang harus dipenuhi untuk kenaikan jabatan/pangkat oleh Pranata Humas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), sebagai berikut:\n a. Pranata Humas Pelaksana Pemula dengan Pendidikan SLTA/Diploma I (D.I), sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.\n b. Pranata Humas Pelaksana Pemula dengan Pendidikan Diploma II (D.II), sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.","sanctions","(-)","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98},"text","Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/109/M.PAN/11/2005 tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya","link","","revoked_by",[101,105],{"_95":102,"_97":103,"_36":104},"Permen PANRB No. 17 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika","https://peraturan.bpk.go.id/Details/268805/permen-panrb-no-17-tahun-2023","e76339b1-db84-4da6-9c28-e1a6d81b94b4",{"_95":106,"_97":107,"_36":108},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023","https://peraturan.bpk.go.id/Details/240815/permen-pan-rb-no-1-tahun-2023","ccc0f9da-d0df-4855-aa90-ed22ed5ba1b2","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[113],{"_95":114,"_97":107,"_36":108},"Permen PAN & RB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional","amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER
OF STATE APPARATUS UTILIZATION
AND BUREAUCRATIC REFORM
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF STATE APPARATUS UTILIZATION
AND BUREAUCRATIC REFORM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 6 OF 2014
CONCERNING
FUNCTIONAL POSITION OF PUBLIC RELATIONS OFFICER
AND ITS CREDIT SCORE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF STATE APPARATUS UTILIZATION
AND BUREAUCRATIC REFORM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that the Regulation of the Minister of State Apparatus Utilization Number PER/109/M.PAN/11/2005 concerning Functional Position of Public Relations Officer and its Credit Score still has shortcomings and has not been able to meet the demands of needs, so it needs to be replaced;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of State Apparatus Utilization and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia concerning Functional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f86fa82c-163e-41bf-9aea-917dcdd104c2","actionData","errors"]