For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 135/PMK.05/2016

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyediaan Dan Pengembalian Dana Kepada Pemberi Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri

Also known as: PMK 135/PMK.05/2016 · PMK No. 135/PMK.05/2016

Status:
Active
Effective Date:14 September 2016Publication Date:13 September 2016
Utang, Piutang & Hibah Negara

Information

TypePeraturan Menteri Keuangan
ThemeTata Cara Penyediaan Dan Pengembalian Dana Kepada Pemberi Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri
LocationKementerian Keuangan
Effective Date14 September 2016
Publication Date13 September 2016
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revokes

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2013 tentang Tata Cara Penyediaan dan Pengembalian Dana (Refund) kepada Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini bertujuan untuk menyesuaikan tata cara penyediaan dan pengembalian dana kepada pemberi pinjaman dan/atau hibah luar negeri dengan perkembangan kondisi terkini, serta menjaga kredibilitas pemerintah di dunia internasional. Hal ini dilakukan dengan mengatur kembali ketentuan terkait pengelolaan kegiatan yang dibiayai pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur tata cara pelaksanaan refund atas pengeluaran ineligible dan penyelesaian administratif terkait pinjaman dan/atau hibah luar negeri. Pengeluaran ineligible mencakup pengeluaran yang tidak sesuai dengan perjanjian PHLN, seperti pengeluaran setelah closing date, pengadaan barang/jasa yang tidak sesuai, dan pengeluaran yang mengandung unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penyelesaian administratif mencakup pembatalan kontrak, kelebihan penarikan, dan denda keterlambatan. Refund dilakukan melalui mekanisme Reksus, PL, dan/atau L/C.

(-)

(-)