[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f7c38794-7fac-4fc9-9ed1-3065fe2ece01","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":70,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Undang-undang (UU) Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan","short_title","Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 2009","number","43","year","2009","published_date","2009-10-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"59b1f729-a5d9-4d49-a2d6-f67465277b53","Kearsipan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kearsipan
2009
Undang-undang (UU) NO. 43, LN. 2009/ No. 152 , TLN NO. 5071, LL SETNEG : 52 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Kearsipan
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mencapai cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, arsip sebagai identitas dan jati diri bangsa, serta sebagai memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus dikelola dan diselamatkan oleh negara. Untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin pelindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat, serta mendinamiskan sistem kearsipan, diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan sebagaimana dibutuhkan oleh suatu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang andal. Ketentuan dan pengaturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kearsipan masih bersifat parsial dan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga perlu diatur secara komprehensif dalam suatu undang-undang tersendiri. \n Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. \n Dalam Undang-Undang ini mengatur tentang Sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu harus dibangun dengan mengimplementasikan prinsip, kaidah, norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan kearsipan, sistem pengelolaan arsip, sumber daya pendukung, serta peran serta masyarakat dan organisasi profesi yang sedemikian rupa, sehingga mampu merespons tuntutan dinamika gerak maju masyarakat, bangsa, dan negara ke depan. Sistem kearsipan nasional berfungsi menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya serta mampu mengidentifikasikan keberadaan arsip yang memiliki keterkaitan informasi sebagai satu keutuhan informasi pada semua organisasi kearsipan. \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2009. \n Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2964) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Lampiran file: 82 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 52 dan penjelasan hlm 53 sd 82) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2964)","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Undang-Undang ini dibentuk untuk mengelola dan menyelamatkan arsip sebagai identitas bangsa, menjamin ketersediaan arsip autentik, melindungi kepentingan negara dan hak keperdataan rakyat, serta mendinamiskan sistem kearsipan nasional. Hal ini dilakukan untuk menghadapi tantangan globalisasi dan mendukung pemerintahan yang baik dan bersih.

Ketentuan Substansial: Penyelenggaraan kearsipan menjadi tanggung jawab ANRI secara nasional, dan lembaga kearsipan daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Undang-Undang ini mengatur pembentukan sistem kearsipan nasional, sistem informasi kearsipan nasional, dan jaringan informasi kearsipan nasional. Setiap lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi, BUMN, dan BUMD wajib membentuk unit kearsipan. Arsiparis harus memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan formal dan pelatihan. Undang-Undang ini juga mengatur pengelolaan arsip dinamis dan statis, serta pelindungan dan penyelamatan arsip dari bencana.

","transitional_provisions","1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) terhadap kegiatan yang telah terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang ini, mengikuti ketentuan Undang-Undang ini sejak diundangkan.\n2. Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kearsipan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Undang-Undang ini.","sanctions","1. Pejabat dan/atau pelaksana yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, atau pembebasan dari jabatan.\n2. Pelanggaran terhadap ketentuan pidana dapat dikenai pidana penjara hingga 10 tahun atau denda hingga Rp500.000.000,00.","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","UU No. 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan Pokok Kearsipan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/47562/uu-no-7-tahun-1971","0bdfeea4-9501-4d15-80d2-365c514f1173","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 43 OF 2009
on
ARCHIVES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that in order to maintain the Unitary State of the Republic of Indonesia and achieve the national ideals as stated in the Preamble to the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia, archives as the identity and character of the nation, as well as memory, reference, and accountability material in social, national and state life must be managed and saved by the state;
that in order to ensure the availability of authentic and reliable archives, guarantee the protection of state interests and the civil rights of the people, and dynamize the archival system, it is necessary to organize archives in accordance with archival principles, rules and standards as required by a reliable national archival system;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f7c38794-7fac-4fc9-9ed1-3065fe2ece01","actionData","errors"]