[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f7c347a4-b56e-40a0-81a4-8b082e4375b0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 1992 tentang Pajak Penghasilan Perusahaan Reksa Dana","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 1992","number","61","year","1992","published_date","1992-09-19","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a114b473-388e-41c3-a63a-3e9fd9a6a4a3","Ketentuan Perpajakan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pajak Penghasilan Perusahaan Reksa Dana","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1992
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 61, LN. 1992, LL Setkab : 4 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Pajak Penghasilan Perusahaan Reksa Dana
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 1992. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1992 ini bertujuan untuk mengatur pengertian penghasilan bersih perusahaan Reksa Dana dan dividen yang dibagikan kepada para pemodal. Latar belakang peraturan ini adalah untuk menegaskan bahwa penghasilan berupa dividen, bunga obligasi, dan keuntungan dari penjualan sekuritas yang diterima oleh perusahaan Reksa Dana tidak termasuk obyek Pajak Penghasilan, asalkan seluruh penghasilan bersih tersebut dibagikan sebagai dividen kepada pemodal. Ketentuan substansial dari peraturan ini mencakup definisi penghasilan bersih sebagai penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya tertentu, serta pengaturan bahwa penghasilan bersih yang dibagikan dalam bentuk tunai atau saham dividen tidak dikenakan Pajak Penghasilan. Peraturan ini juga memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk mengatur lebih lanjut mengenai saham dividen.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PP No. 47 Tahun 1994 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/57285/pp-no-47-tahun-1994","6a753e79-af41-4581-872a-92d51880cfbc","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61 TAHUN 1992
TENTANG
PAJAK PENGHASILAN PERUSAHAAN REKSA DANA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991, penghasilan berupa dividen dan bunga obligasi serta keuntungan dari penjualan sekuritas yang diterima atau diperoleh perusahaan Reksa Dana tidak termasuk obyek Pajak Penghasilan apabila seluruh penghasilan bersih yang diterima atau diperoleh perusahaan Reksa Dana tersebut dibagikan sebagai dividen kepada para pemodal;
bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dipandang perlu mengatur pengertian penghasilan bersih perusahaan Reksa Dana dan dividen yang dibagikan kepada para pemodal dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat:

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f7c347a4-b56e-40a0-81a4-8b082e4375b0","actionData","errors"]