[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f79ab32d-fa39-4afa-9f48-288b4e60c6d7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Bogor Dan Pasal-Pasal Tentang Retribusi Daerah Yang Tidak Terkait Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2011","number","9","year","2011","published_date","2011-07-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Bogor","place_of_enactment","Bogor","theme","Pencabutan Peraturan Daerah Kota Bogor Dan Pasal-Pasal Tentang Retribusi Daerah Yang Tidak Terkait Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2011
Peraturan Daerah (Perda) NO. 9, LD 2011/3 seri E
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pencabutan Peraturan Daerah Kota Bogor Dan Pasal-Pasal Tentang Retribusi Daerah Yang Tidak Terkait Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2011. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Nomor 20 Tahun 1994 tentang Retribusi Pemanfaatan Ruang.\n2. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemeriksaan Susu Murni.\n3. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemeriksaan Pemotongan dan Pemasaran Daging Ayam.\n4. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi.\n5. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Retribusi Perizinan dan Pendaftaran di Bidang Perdagangan.\n6. Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2006 tentang Retribusi Penyelenggaraan Kesehatan.\n7. Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 16 ayat (1) angka 2 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2008 tentang Retribusi di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Bogor ini mencabut beberapa peraturan daerah dan pasal-pasal terkait retribusi daerah yang dianggap tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pencabutan ini dilakukan untuk menyesuaikan peraturan daerah dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya dalam hal pengelolaan retribusi daerah. Peraturan-peraturan yang dicabut meliputi berbagai jenis retribusi, seperti retribusi pemanfaatan ruang, pemeriksaan susu murni, pemeriksaan pemotongan dan pemasaran daging ayam, izin usaha jasa konstruksi, perizinan dan pendaftaran di bidang perdagangan, serta beberapa pasal terkait retribusi penyelenggaraan kesehatan dan retribusi di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Dengan pencabutan ini, Pemerintah Kota Bogor bermaksud untuk menertibkan dan menyelaraskan sistem retribusi daerah agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara nasional.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","PERDA Kota Bogor No. 7 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/218411/perda-kota-bogor-no-7-tahun-2008","bc9558bd-ec99-4b08-a6ba-ea6caa07bb52","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF BOGOR CITY
BOGOR CITY
COPY
YEAR 2011 NUMBER 3 SERIES E

REGIONAL REGULATION OF BOGOR CITY
NUMBER 9 OF 2011
CONCERNING
REVOCATION OF BOGOR CITY REGIONAL REGULATION AND ARTICLES
REGARDING REGIONAL FEES THAT ARE NOT RELATED TO
LAW NUMBER 28 OF 2009 CONCERNING REGIONAL TAXES
AND REGIONAL FEES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BOGOR,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to finance the implementation of regional government, the Bogor City Government has established Regional Regulations regarding Regional Fees, including Regional Regulation of the Bogor City Level II Municipality Number 20 of 1994 concerning Fees for Space Utilization, Bogor City Regional Regulation Number 5 of 2001 concerning Fees for Pure Milk Inspection, Bogor City Regional Regulation Number 6 of 2001 concerning Fees for Inspection of Chicken Meat Slaughtering and Marketing, Bogor City Regional Regulation Number 13

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f79ab32d-fa39-4afa-9f48-288b4e60c6d7","actionData","errors"]