Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1961

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara bertujuan untuk mengatur fungsi dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara penegak hukum. Undang-undang ini menegaskan bahwa Kepolisian Negara bertugas memelihara keamanan dalam negeri, menjunjung tinggi hak asasi rakyat, dan melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh peraturan negara. Kepolisian Negara juga berperan dalam penyelidikan kejahatan dan pelanggaran, serta mengawasi aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Selain itu, undang-undang ini mengatur struktur organisasi Kepolisian Negara, di mana Presiden memegang kekuasaan tertinggi dan Menteri bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepolisian. Kepolisian Negara juga diatur sebagai bagian dari Angkatan Bersenjata, dan hubungan dengan instansi lain didasarkan pada hubungan fungsional dengan memperhatikan hierarki masing-masing pihak.