[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f76c9f8b-9205-4854-9e65-ae05ba58ba66","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Verifikasi dan Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi","short_title","Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2025","number","2","year","2025","published_date","2025-02-02","effective_date","2025-02-04","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","361d828a-75ec-4544-b1ef-446dadfdac55","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Hukum","short_name","Permenkum","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"5c23153e-8a22-44ee-bfce-ce6ef5f16760","Hukum Pidana, Perdata & Dagang","tags",[],"location","Kementerian Hukum","place_of_enactment","Jakarta","theme","Verifikasi dan Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Verifikasi - Pengawasan - Pemilik Manfaat - Korporasi
2025
Peraturan Menteri Hukum NO. 2, BN 2025 (76) : 9 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Menteri Hukum TENTANG Verifikasi dan Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi
ABSTRAK:	\n \n Untuk meningkatkan kepatuhan atas jumlah pelaporan pemilik manfaat dan mengoptimalkan akurasi data pemilik manfaat, sehingga data tersebut dapat dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum maupun instansi berwenang, serta untuk mengatur dan menerapkan sanksi yang efektif bagi korporasi, perlu mengatur mengenai verifikasi dan pengawasan pemilik manfaat terhadap korporasi. \n Dasar hukum Permenkum ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 8 Tahun 2010; UU Nomor 9 Tahun 2013; Perpres Nomor 13 Tahun 2018; Perpres Nomor 155 Tahun 2024; Permenkumham Nomor 15 Tahun 2019; dan Permenkum Nomor 1 Tahun 2024. \n Permenkum ini mengatur mengenai verifikasi dan pengawasan pemilik manfaat terhadap korporasi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap Korporasi wajib menetapkan Pemilik Manfaat dari Korporasi. Penetapan Pemilik Manfaat dari Korporasi dimaksud dilakukan oleh Korporasi melalui penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi. Korporasi tersebut meliputi: a. perseroan terbatas; b. yayasan; c. perkumpulan; d. koperasi; e. persekutuan komanditer; f. persekutuan firma; dan g. persekutuan perdata. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Hukum ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2025. \n Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1112), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Lampiran file: 25 hlm. (batang tubuh hlm 1 s.d. 9 dan lampiran hlm 10 s.d. 25) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1112).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tentang verifikasi dan pengawasan pemilik manfaat korporasi. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan pemilik manfaat dan mengoptimalkan akurasi data agar dapat dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum dan instansi berwenang, serta menerapkan sanksi yang efektif bagi korporasi.

\n\n

Ketentuan substansial meliputi:

\n\n

Kewajiban korporasi untuk menetapkan pemilik manfaat, melakukan pengkinian informasi pemilik manfaat setiap tahun, menatausahakan dokumen pemilik manfaat, dan mengisi kuesioner terkait pemilik manfaat.
Tahapan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat, yaitu identifikasi dan verifikasi, penetapan pemilik manfaat, dan penyampaian informasi kepada Menteri.
Pelaksanaan verifikasi berdasarkan penilaian risiko oleh korporasi, notaris, Menteri, dan instansi berwenang lainnya.
Pengolahan dan analisis data oleh Menteri melalui Direktur Jenderal untuk akurasi data, termasuk pencocokan data pelaporan dengan kuesioner.
Pengawasan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat oleh Menteri melalui Direktur Jenderal berdasarkan temuan atau permintaan instansi berwenang.

\n\n

Korporasi yang diatur meliputi perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan persekutuan perdata. Verifikasi dilakukan melalui penelitian kesesuaian informasi dengan dokumen pendukung, dan Menteri dapat melakukan pemeriksaan data dan klarifikasi.

\n\n

Hak dan kewajiban subjek hukum mencakup kewajiban pelaporan pemilik manfaat, pengisian kuesioner, dan penyediaan data yang benar. Sanksi administratif dapat dikenakan jika korporasi tidak melaporkan atau menyampaikan informasi yang tidak benar.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap Korporasi yang masih dalam status pemblokiran yang dikarenakan belum memenuhi kewajiban melaporkan Pemilik Manfaat dan/atau masuk dalam daftar hitam, tetap diblokir dan/atau dicantumkan dalam daftar hitam sampai dengan Korporasi memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.","sanctions","1. Menteri berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap Korporasi yang tidak melaporkan Pemilik Manfaat atau menyampaikan informasi yang tidak benar.\n2. Sanksi administratif terdiri atas teguran, pencantuman dalam daftar hitam, dan pemblokiran akses AHU Online.\n3. Penjatuhan sanksi dilakukan secara berjenjang, namun dalam hal tertentu Menteri dapat langsung menjatuhkan sanksi tanpa berjenjang.","revokes",[97],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","Permenkumham No. 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/133134/permenkumham-no-21-tahun-2019","4713a5f5-4125-422b-a468-f7ccc0c4eb44","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 2 OF 2025
CONCERNING
VERIFICATION AND SUPERVISION OF CORPORATE BENEFICIAL OWNERS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to improve compliance with the number of beneficial owner reports and optimize the accuracy of beneficial owner data, so that the data can be used by law enforcement officials and authorized agencies, as well as to regulate and implement effective sanctions for corporations, it is necessary to regulate the verification and supervision of beneficial owners of corporations;
That based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Law concerning Verification and Supervision of Corporate Beneficial Owners;

In view of:

Article 17

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f76c9f8b-9205-4854-9e65-ae05ba58ba66","actionData","errors"]