[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f7670682-f1b4-4282-b176-1892d799c9b7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah","short_title","Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2023","number","5","year","2023","published_date","2023-05-08","effective_date","2023-05-16","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","57fa4213-4389-455a-8429-0d46f0ce534a","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum","short_name","Peraturan Bawaslu","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"e92e83d5-daaa-47f5-a181-544e66207d3c","Politik & Pemilihan Umum","tags",[],"location","Badan Pengawas Pemilihan Umum","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengawasan - pencalonan - perseorangan - pemilihan umum - anggota - dewan perwakilan daerah
2023
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum NO. 5, BN 2023 (389) : 31 Halaman, jdih.bawaslu.go.id
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum TENTANG Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
ABSTRAK:	\n \n Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019, ketentuan mengenai teknis pengawasan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota dewan perwakian daerah dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti. \n Dasar hukum Peraturan ini adalah UU No. 17 Tahun 2017; Perpres No. 68 Tahun 2018; Peraturan Bawaslu No. 1 Tahun 2021; Peraturan Bawaslu No. 3 Tahun 2022. \n Peraturan Bawaslu ini mengatur tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan pencalonan perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2023. \n Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Lampiran file: 31 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mengatur tentang pengawasan pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pengawasan ini meliputi persyaratan dukungan minimal pemilih dan pendaftaran persyaratan calon. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan masing-masing, termasuk pengawasan terhadap penggunaan Sistem Informasi Pencalonan (Silon) dan masukan dari masyarakat terkait Daftar Calon Sementara (DCS) hingga penetapan Daftar Calon Tetap (DCT). Pengawasan dilakukan untuk memastikan ketepatan prosedur, perlakuan adil bagi calon, jumlah kursi yang sesuai, kebenaran persyaratan dukungan, transparansi KPU, serta kemudahan bagi masyarakat dalam memberikan masukan.

\n\n

Pengawasan persyaratan dukungan minimal pemilih mencakup penghitungan dukungan berdasarkan daftar pemilih tetap atau pemilihan terakhir, sebaran dukungan di kabupaten/kota, dan pemenuhan syarat dukungan minimal sesuai jumlah penduduk. Pemilih yang memberikan dukungan harus memenuhi syarat domisili dan bukan merupakan anggota TNI, Polri, ASN, penyelenggara Pemilu, atau jabatan lain yang dilarang. Data palsu atau yang digandakan dapat mengakibatkan pengurangan jumlah dukungan. Pengawasan pendaftaran persyaratan calon meliputi persiapan dan pelaksanaan pendaftaran, verifikasi administrasi, serta penetapan DCS dan DCT anggota DPD.

\n\n

Bawaslu juga melakukan upaya pencegahan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu dalam tahapan pencalonan. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan Pemilu anggota DPD berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Peraturan Bawaslu No. 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/176647/peraturan-bawaslu-no-16-tahun-2018","08fc4eb6-10c4-46c6-95bf-330824261ce1","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GENERAL ELECTION SUPERVISORY BODY
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE GENERAL ELECTION SUPERVISORY BODY
REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 5 OF 2023

CONCERNING

SUPERVISION OF INDIVIDUAL CANDIDATE NOMINATION FOR GENERAL ELECTION
MEMBER OF THE REGIONAL REPRESENTATIVE COUNCIL

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

CHAIRMAN OF THE GENERAL ELECTION SUPERVISORY BODY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that based on the evaluation results of the implementation supervision of the 2019 general election, the provisions regarding the technical supervision of the individual candidate nomination stage for general election participants of members of the regional representative council in the General Election Supervisory Body Regulation Number 16 of 2018 concerning Supervision of Individual Candidate Nomination for General Election Participants of Members of the Regional Representative Council are no

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f7670682-f1b4-4282-b176-1892d799c9b7","actionData","errors"]