[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f6af8bdb-0e2f-471d-8fdd-439b9628a6e7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sarolangun Nomor 17 Tahun 2015 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sarolangun No. 17 Tahun 2015","number","17","year","2015","published_date","2015-12-31","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sarolangun","place_of_enactment","Sarolangun","theme","Retribusi Tempat Khusus Parkir","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI - TEMPAT KHUSUS PARKIR
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD.2015/NO.17
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Tempat Khusus Parkir
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah da Retribusi daerah, perlu menetapkan Perda tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 69 Tahun 2010 \n Perda ini mengatur mengenai Retribusi Tempat Khusus Parkir, antara lain meliputi: nama, objek, dan subjek retribusi; golongan retribusi; cara mengukur tingkat penggunaan jasa; prinsip penetapan tarif retribusi; struktur dan besaran tarif; masa retribusi dan saat retribusi terutang; wilayah pemungutan; pemungutan retribusi, meliputi tata cara pemungutan dan penagihan, tata cara pembayaran, sanksi administratif, dan tata cara penagihan; keberatan; pengembalian kelebihan pembayaran; penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa; insentif pemungutan; penyidikan; ketentuan pidana \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015. \n Pada saat berlakunya Perda ini, maka Perda Kabupaten Sarolangun No. 9 Tahun 2008 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku \n 12 hlm, Penjelasan 3 hlm, Lampiran 1 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nomor 9).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Sarolangun. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan tujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Objek retribusi adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali tempat parkir yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN/BUMD, dan pihak swasta. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas tempat khusus parkir tersebut. Retribusi ini termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Usaha.

Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan biaya operasional, pemeliharaan, dan keuntungan yang layak, dengan orientasi pada harga pasar. Struktur dan besaran tarif ditetapkan berdasarkan frekuensi penggunaan fasilitas parkir, sebagaimana terlampir dalam lampiran peraturan daerah. Tarif retribusi ditinjau paling lama 3 tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Tata cara pemungutan retribusi menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan (karcis, kupon, kartu langganan), dan hasilnya disetor ke Kas Umum Daerah. Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus, dengan tanggal jatuh tempo paling lama 15 hari kerja setelah saat terutangnya retribusi. Wajib retribusi dapat diberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran dengan dikenakan bunga 2% per bulan.

Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD kepada Bupati dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal penerbitan SKRD. Bupati harus memberikan keputusan atas keberatan tersebut dalam jangka waktu 6 bulan. Jika keberatan dikabulkan, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 2% per bulan.

Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah 3 tahun sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PERDA Kab. Sarolangun No. 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/277149/perda-kab-sarolangun-no-8-tahun-2023","7bd8f6bc-ffbc-4356-8676-1c434e6f1bd3","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SAROLANGUN
JAMBI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SAROLANGUN REGENCY
NUMBER 17 OF 2015
ABOUT
LOCAL FEE FOR SPECIAL PARKING PLACES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SAROLANGUN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 156 paragraph (1) of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Local Fee for Special Parking Places;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 54 of 1999 concerning the Establishment of Sarolangun Regency, Bungo Tebo, Muaro Jambi Regency and East Tanjung Jabung Regency (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1999 Number 182, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3903) as amended by Law Number 14 of 2000

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f6af8bdb-0e2f-471d-8fdd-439b9628a6e7","actionData","errors"]