[{"_1":2,"_156":-5,"_157":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f638e274-9a85-49d9-b196-3a5bb161a037","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_152":153,"_154":155},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":92,"_94":95,"_127":128,"_133":134,"_135":136,"_137":138,"_139":140,"_141":142,"_143":144,"_145":146,"_147":148,"_149":-5,"_150":151},"title","Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan","short_title","Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019","number","75","year","2019","published_date","2019-10-18","effective_date","2019-12-31","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","f56450e8-0878-4624-b859-3ca52b69d8e6","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Kesehatan","short_name","Permenkes","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"aceb7fcd-3171-4ce2-a681-3ba05591aab7","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Kementerian Kesehatan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penanggulangan Krisis Kesehatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2019
Peraturan Menteri Kesehatan NO. 75, BN.2019/No.1781, peraturan.go.id : 21 hlm.
Peraturan Menteri Kesehatan TENTANG Penanggulangan Krisis Kesehatan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 979/Menkes/SK/X/2001 tentang Prosedur Tetap Pelayanan Kesehatan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi\n2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1278/Menkes/SK/XII/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kontijensi Sektor Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota\n3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1357/Menkes/SK/XII/2001 tentang Standar Minimal Penanggulangan Masalah Kesehatan Akibat Bencana dan Penanganan Pengungsi\n4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1361/Menkes/SK/XII/2001 tentang Pedoman Sistem Peringatan Dini di Daerah Potensi Bencana\n5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 12/Menkes/SK/I/2002 tentang Pedoman Koordinasi Penanggulangan Bencana di Lapangan\n6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 14/Menkes/SK/I/2002 tentang Pedoman Penanggulangan Masalah Kesehatan Akibat Kedaruratan Kompleks\n7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 066/Menkes/SK/II/2006 tentang Pedoman Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan dalam Penanggulangan Bencana\n8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876/Menkes/SK/XI/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Penanganan Krisis dan Masalah Kesehatan Lain\n9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Krisis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1389)\n10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Penilaian Kerusakan, Kerugian, dan Kebutuhan Sumber Daya Kesehatan Pasca Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1022)\n11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1750)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri Kesehatan ini bertujuan untuk terselenggaranya Penanggulangan Krisis Kesehatan yang terkoordinasi, terencana, terpadu, dan menyeluruh guna memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak permasalahan kesehatan. Pemerintah Pusat dan Daerah bertanggung jawab dalam penanggulangan krisis kesehatan yang dilaksanakan secara berjenjang. Penanggulangan Krisis Kesehatan dilakukan dengan sistem klaster yang diimplementasikan melalui pembentukan Klaster Kesehatan pada tingkat pusat dan daerah untuk meningkatkan koordinasi, kolaborasi, dan integrasi. Menteri Kesehatan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan krisis kesehatan tingkat nasional berkoordinasi dengan BNPB, sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota bertanggung jawab di tingkat daerah berkoordinasi dengan BPBD. Kegiatan penanggulangan meliputi tahap prakrisis kesehatan (pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan), tahap tanggap darurat (penetapan status keadaan darurat, RHA, aktivasi klaster, mobilisasi sumber daya), dan tahap pascakrisis kesehatan (penilaian kerusakan, rehabilitasi, rekonstruksi). Pengelolaan logistik harus disiapkan sesuai risiko kesehatan, dan informasi diselenggarakan melalui sistem informasi yang terintegrasi. Pendanaan bersumber dari APBN/APBD dan/atau masyarakat. Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[96,102,106,110,113,115,117,119,121,123,125],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","Permenkes No. 77 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Penanggulangan Krisis Kesehatan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/139423/permenkes-no-77-tahun-2014","f4550026-60ee-4a67-8823-07461ff2d6de",{"_97":103,"_99":104,"_36":105},"Permenkes No. 36 Tahun 2014 tentang Penilaian Kerusakan, Kerugian, dan Kebutuhan Sumber Daya Kesehatan Pasca Bencana","https://peraturan.bpk.go.id/Details/117618/permenkes-no-36-tahun-2014","f9cc0f6b-d3f9-4128-9a83-2f5bad0bae4e",{"_97":107,"_99":108,"_36":109},"Permenkes No. 64 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/139419/permenkes-no-64-tahun-2013","6391bd7e-7a64-45a8-8a15-16c4242f1261",{"_97":111,"_99":112},"Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 979/Menkes/SK/X/2001 tentang Prosedur Tetap Pelayanan Kesehatan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi","",{"_97":114,"_99":112},"Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1278/Menkes/SK/XII/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kontijensi Sektor Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota",{"_97":116,"_99":112},"Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1357/Menkes/SK/XII/2001 tentang Standar Minimal Penanggulangan Masalah Kesehatan Akibat Bencana dan Penanganan Pengungsi",{"_97":118,"_99":112},"Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1361/Menkes/SK/XII/2001 tentang Pedoman Sistem Peringatan Dini di Daerah Potensi Bencana",{"_97":120,"_99":112},"Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 12/Menkes/SK/I/ 2002 tentang Pedoman Koordinasi Penanggulangan Bencana di Lapangan",{"_97":122,"_99":112},"Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 14/Menkes/SK/I/2002 tentang Pedoman Penanggulangan Masalah Kesehatan Akibat Kedaruratan Kompleks",{"_97":124,"_99":112},"Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 066/Menkes/SK/II/2006 tentang Pedoman Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan dalam Penanggulangan Bencana",{"_97":126,"_99":112},"Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876/Menkes/SK/XI/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Penanganan Krisis dan Masalah Kesehatan Lain","revoked_by",[129],{"_97":130,"_99":131,"_36":132},"Permenkes No. 1 Tahun 2026 tentang Kejadian Luar Biasa, Wabah, dan Krisis Kesehatan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/344092/permenkes-no-1-tahun-2026","14e7c2b9-5726-4235-8fb5-7bbab10d10ac","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA
MOH. Crisis Management of Health.
No.1781, 2019

REGULATION OF THE MINISTER OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 75 OF 2019
TENTANG
HEALTH CRISIS MANAGEMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Menimbang :

that in order to realize the highest possible degree of public health and the maintenance of public health in the implementation of health crises, it is necessary to carry out effective and organized handling, assistance, and protection;
that Regulation of the Minister of Health Number 64 of 2013 concerning Health Crisis Management is no longer in accordance with the developments and legal needs of the community, so it needs to be replaced;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Health on

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f638e274-9a85-49d9-b196-3a5bb161a037","actionData","errors"]