[{"_1":2,"_141":-5,"_142":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f62ae522-68e2-4aab-9d31-a79d426f16d9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_137":138,"_139":140},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_126":127,"_128":129,"_130":131,"_132":133,"_134":-5,"_135":136},"title","Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan","short_title","Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52 Tahun 2019","number","52","year","2019","published_date","2019-11-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","4e990812-2cda-4067-ba56-55fe9c7d80c8","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Pertanian","short_name","Permentan","subjects",[68,71,74],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"cc7f7bbd-f25f-486a-82f2-b1acb0a84310","Anggaran Belanja Negara",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Kementerian Pertanian","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2019
Peraturan Menteri Pertanian NO. 52, jdih.pertanian.go.id: 21 hlm.
Peraturan Menteri Pertanian TENTANG Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2019. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/RC.120/12/2016 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian.\n2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/RC.130/12/2016 tentang Penugasan Kepada Gubernur dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Provinsi.\n3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/RC.130/12/2016 tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri Pertanian ini mengatur tentang pengelolaan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan. Latar belakangnya adalah perlunya pelimpahan kewenangan kepada gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi dan penugasan kepada gubernur dan bupati/walikota berdasarkan asas tugas pembantuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pembangunan bidang pertanian dan mengoptimalkan kinerja pembangunan pertanian sesuai rencana kerja pemerintah dan kementerian pertanian.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n1. Pelimpahan kewenangan Menteri dalam urusan pemerintahan konkuren bidang pertanian kepada pemerintah daerah provinsi untuk pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan Dana Dekonsentrasi.\n2. Penugasan kepada gubernur dan bupati/walikota untuk pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan Dana Tugas Pembantuan.\n3. Kegiatan dan pengelolaan Dana Dekonsentrasi meliputi peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu hasil tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, penyediaan prasarana dan sarana pertanian, penciptaan teknologi dan inovasi pertanian, peningkatan penyuluhan dan pelatihan pertanian, pendidikan pertanian, serta peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat.\n4. Kegiatan dan pengelolaan Dana Tugas Pembantuan meliputi peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan, hortikultura, pemenuhan pangan asal ternak dan agribisnis peternakan rakyat, penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian, dan peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat.\n5. Gubernur dan bupati/walikota wajib menyampaikan rencana kerja dan anggaran pelaksanaan kegiatan kepada DPRD masing-masing.\n6. Gubernur dan bupati/walikota menetapkan SKPD pelaksana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan serta pejabat pengelola keuangan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. SKPD provinsi dan kabupaten/kota yang tidak menyampaikan laporan pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan dikenakan sanksi berupa:\na. penundaan pencairan Dana Tugas Pembantuan untuk triwulan berikutnya;\nb. penghentian pembayaran dalam tahun berjalan; dan\nc. penghentian alokasi Dana Tugas Pembantuan untuk tahun anggaran berikutnya.","revokes",[99,105,109],{"_100":101,"_102":103,"_36":104},"text","Permentan No. 65/Permentan/RC.130/12/2016 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota Dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/160868/permentan-no-65permentanrc130122016-tahun-201","5da728e5-b230-4656-86fb-a1b2edc55247",{"_100":106,"_102":107,"_36":108},"Permentan No. 64/Permentan/RC.130/12/2016 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Provinsi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/160867/permentan-no-64permentanrc130122016-tahun-201","0f5a2558-4bc7-4af4-958c-26bf38f93396",{"_100":110,"_102":111},"Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/ RC.120/12/2016 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[122],{"_100":123,"_102":124,"_36":125},"Permentan No. 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/201264/permentan-no-21-tahun-2020","10f3c8e7-0b03-422a-af26-0a8b914e0729","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF AGRICULTURE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 52 OF 2019
CONCERNING
MANAGEMENT OF DECONCENTRATION FUNDS AND ASSIGNMENT FUNDS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF AGRICULTURE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that for the implementation of agricultural development programs and activities in provincial and regency/municipal areas, it is necessary to delegate authority to governors based on the principle of deconcentration and assignment to governors and regents/mayors based on the principle of assistance tasks;
that in accordance with Article 16 paragraph (5) and Article 39 paragraph (5) of Government Regulation Number 7 of 2008 concerning Deconcentration and Assistance Tasks, the scope of governmental affairs to be delegated and assigned shall be determined by the Minister;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f62ae522-68e2-4aab-9d31-a79d426f16d9","actionData","errors"]