[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f617a7fd-f07b-4455-ba53-597cdbdfb9e1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2012","number","5","year","2012","published_date","2012-02-01","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Banyuasin","place_of_enactment","Pangkalan Balai","theme","Penyelenggaraan Perizinan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN-PERIZINAN
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2012/NO.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Perizinan
ABSTRAK:	\n \n Berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan Kabupaten Banyuasin yang demikian pesat, maka perlu mengantisipasi pengendaliannya dan mengatur tata kelola ruang dalam penyelenggaraan perizinan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini, yaitu sebagai berikut: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 3 Tahun 1982; UU No. 5 Tahun 1984; UU No. 16 Tahun 1985; UU No. 4 Tahun 1992; UU No. 5 Tahun 1992; UU No. 15 Tahun 1992; UU No. 25 Tahun 1992; UU No. 1 Tahun 1995; UU No. 9 Tahun 1995; UU No. 5 Tahun 1997; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 18 Tahun 1999; UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 6 Tahun 2002; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 14 Tahun 2005; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 30 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 16 Tahun 1977; PP No. 50 Tahun 1986; PP No. 7 Tahun 1987; PP No. 1 Tahun 1988; PP No. 29 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 55 Tahun 1998; PP No. 73 Tahun 1991; PP No. 38 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 39 Tahun 2000; PP No. 32 Tahun 1996; PP No. 67 Tahun 1996; PP No. 72 Tahun 1998; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 28 Tahun 2000; PP No. 29 Tahun 2000; PP No. 30 Tahun 2000; PP No. 82 Tahun 2001; PP No. 40 Tahun 2003; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 51 Tahun 2009; Keppres No. 32 Tahun 1990; Keppres No. 68 tahun 1998; Permendagri No. 24 Tahun 2006; Permendag No. 37/M-DAG/PER/9/2007; Permenkes No. 512/MENKES/ PER/IV/2007; Permendag No. 53/M-DAG/PER/12/2008; Peraturan Bersama Mendagri, Menteri PU, Menkominfo dan Kepala BKPM No. 18 Tahun 2009, No. 07/PRT/M/2009, No. 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, No. 3/P/2009; Permendag No. 46/M-DAG/PER/9/2009; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 1 Tahun 2010; Peraturan Menkes No. 149 Tahun 2010; Peraturan BKPM No. 12 Tahun 2009; Perda Kabupaten Banyuasin No. 5 Tahun 2008. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Perizinan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai maksud dan tujuan; jenis penyelenggaraan perizinan; pembinaan, pengawasan dan pengendalian; penyidikan; serta ketentuan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2012. \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka peraturan berikut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku: a. Perda Kabupaten Banyuasin No. 32 Tahun 2005; b. Perda Kabupaten Banyuasin No. 31 Tahun 2009; c. Perda Kabupaten Banyuasin No. 32 Tahun 2009; d. Perda Kabupaten Banyuasin No. 34 Tahun 2009; e. Perda Kabupaten Banyuasin No. 35 Tahun 2009; f. Perda Kabupaten Banyuasin No. 36 Tahun 2009; g. Perda Kabupaten Banyuasin No. 15 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Banyuasin No. 19 Tahun 2008. \n 65 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 32 Tahun 2005 tentang Ketentuan Tarif Biaya Administrasi Pendaftaran dan Penerbitan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Industri (SIUI), Tanda Daftar Gudang (TDG), dan Pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) (Lembaran Daerah Kebupaten Banyuasin Tahun 2005 Nomor 45 Seri E).\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 31 Tahun 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Swasta (Lembaran Daerah Kebupaten Banyuasin Tahun 2009 Nomor 42).\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 32 Tahun 2009 tentang Biaya Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) (Lembaran Daerah Kebupaten Banyuasin Tahun 2009 Nomor 41).\n4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 34 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kebupaten Banyuasin Tahun 2009 Nomor 44).\n5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 35 Tahun 2009 tentang Perizinan dan Retribusi Penyelenggaraan Izin Reklame (Lembaran Daerah Kebupaten Banyuasin Tahun 2009 Nomor 45).\n6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 36 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Swasta (Lembaran Daerah Kebupaten Banyuasin Tahun 2009 Nomor 46).\n7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 15 Tahun 2005 tentang Izin Pemanfaatan dan Pembuangan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2005 Nomor 19 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 19 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 15 Tahun 2005 tentang Izin Pemanfaatan dan Pembuangan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 21).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin ini mengatur penyelenggaraan perizinan di berbagai sektor. Latar belakangnya adalah pertumbuhan ekonomi dan perkembangan pesat Kabupaten Banyuasin yang memerlukan pengendalian dan tata kelola ruang yang baik dalam penyelenggaraan perizinan. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pengaturan, pembinaan, dan pengawasan perizinan.\n\nKetentuan substansial mencakup jenis-jenis perizinan yang diatur, yaitu izin kursus, izin sarana pelayanan kesehatan, praktik dan izin kerja tenaga kesehatan, usaha kepariwisataan dan olahraga, usaha industri, pusat perbelanjaan, toko modern, perdagangan dan pergudangan, pembinaan izin usaha jasa konstruksi, penyelenggaraan reklame, penyelenggaraan pendidikan swasta, usaha peternakan, serta pemanfaatan dan pembuangan air limbah. Setiap jenis perizinan memiliki persyaratan dan tata cara yang berbeda, yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. Peraturan ini juga mengatur kewajiban dan larangan bagi pemegang izin, serta sanksi administratif bagi pelanggaran ketentuan.","transitional_provisions","1. Terhadap izin yang diberikan berdasarkan Peraturan Daerah sebelumnya, tetap berlaku sampai haknya atau izinnya berakhir atau masa pembaharuannya telah berakhir.\n2. Bagi usaha dan/atau kegiatan namun belum memiliki izin, maka wajib mengurus dan menyelesaikan izinnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PERDA Kab. Banyuasin No. 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Usaha di Kabupaten Banyuasin","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/270045/perda-kab-banyuasin-no-2-tahun-2023","a18ee74b-e0d7-417f-816e-46d3f60e01a5","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BANYUASIN REGENCY
NUMBER 5 OF 2012
ON
LICENSING ADMINISTRATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BANYUASIN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:	\n \n that based on the economic growth and development of Banyuasin Regency which is so rapid that it is necessary to anticipate its control and regulate spatial management in the implementation of licensing; \n that based on the Considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Licensing Administration. \n \n
Bearing in Mind / Having Regard to:	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of THE STATE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA; \n Law Number 5 of 1960 on Basic Regulations on Agrarian Principles (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1960 Number 104, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f617a7fd-f07b-4455-ba53-597cdbdfb9e1","actionData","errors"]