[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a18ee74b-e0d7-417f-816e-46d3f60e01a5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyuasin Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Usaha di Kabupaten Banyuasin","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuasin Nomor 2 Tahun 2023","number","2","year","2023","published_date","2023-01-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Banyuasin","place_of_enactment","Pangkalan Balai","theme","Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Usaha di Kabupaten Banyuasin","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyelenggaraan-perizinan berusaha dan non usaha
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2023/NO.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Usaha di Kabupaten Banyuasin
ABSTRAK:	\n \n Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, serta menjaga kualitas Perizinan Berusaha dan Non Usaha yang dapat dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel diperlukan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Usaha di Kabupaten Banyuasin; \n Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 6 Tahun 2002; UU No 25 Tahun 2007; UU No 25 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; UU No 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin No 18 Tahun 2016; Peraturan Bupati Banyuasin No 128 Tahun 2022 \n Dalam peraturan ini diatur tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dan perizinan non usaha di Kab. Banyuasin, Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah kegiatan perizinan berusaha di daerah yang pengelolaannya secara elektronik mulai dari permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu. Diatur mengenai ketentuan umum, kewenangan, pelaksanaan, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, sanksi administratif, sanksi pidana, ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2023. \n Mencabut Peraturan Daerah No 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan \n 15 hlm, Penjelasan : 2 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 6)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, serta menjaga kualitas Perizinan Berusaha dan Non Usaha yang dapat dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel. Latar belakangnya adalah bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, PB-UMKU dan Perizinan Non Usaha di Kabupaten Banyuasin dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten. Bupati mendelegasikan kewenangan ini kepada kepala DPMPTSP Kabupaten Banyuasin.
Pelaksanaan Perizinan Berusaha, PB-UMKU dan Perizinan Non Usaha dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, meliputi perizinan berusaha berbasis risiko, persyaratan dasar perizinan berusaha, perizinan berusaha sektor, PB-UMKU, dan perizinan non usaha.
Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, PB-UMKU dan Perizinan Non Usaha dilaksanakan oleh DPMPTSP, termasuk pengintegrasian PTSP, penerapan manajemen PTSP, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, pelayanan konsultasi, dan pendampingan hukum.
Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha, namun DPMPTSP dapat memberikan pelayanan berbantuan atau pelayanan bergerak jika diperlukan.
Pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, PB-UMKU dan Perizinan Non Usaha dilakukan secara berkala setiap 3 bulan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
Pembinaan dan pengawasan dilakukan secara terkoordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten.
Pendanaan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, serta dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. DPMPTSP yang tidak memberikan pelayanan Perizinan Berusaha dalam jangka waktu yang ditetapkan akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Bupati.\n2. Pelaku usaha yang melanggar Peraturan Daerah ini, dapat dijatuhkan hukuman pidana berupa pidana kurungan maksimal selama 6 bulan kurungan dan denda sebesar Rp.50.000.000,-","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PERDA Kab. Banyuasin No. 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/30924/perda-kab-banyuasin-no-5-tahun-2012","f617a7fd-f07b-4455-ba53-597cdbdfb9e1","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BANYUASIN
THE PROVINCE OF SOUTH SUMATERA

REGIONAL REGULATION OF BANYUASIN REGENCY
NUMBER 2 OF 2023

ON
IMPLEMENTATION OF BUSINESS LICENSING, BUSINESS LICENSING TO
SUPPORT BUSINESS ACTIVITIES AND NON-BUSINESS LICENSING
IN BANYUASIN REGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANYUASIN,

Considering :

that to implement the provisions of Article 39 of the Regulation
Government Number 6 of 2021 on the Implementation
Business Licensing in the Region, and maintaining the quality
Business and Non-Business Licensing that can be
accountable quickly, easily, integrated,
transparent, efficient, effective, and accountable is required
Regional Regulation governing the Implementation
Business and Non-Business Licensing in Banyuasin Regency;
that Regional Regulation Number 5 of 2012 concerning
Implementation of Licensing is no longer in accordance with the dynamics
development of Laws and Regulations so it is necessary
replaced;
th

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a18ee74b-e0d7-417f-816e-46d3f60e01a5","actionData","errors"]