[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f58e0844-f6b6-4bcd-8299-aebdaabcf9bb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2024 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia","short_title","Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2024","number","1","year","2024","published_date","2024-01-09","effective_date","2024-01-16","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","6ddf65bc-d0b6-4d08-b564-a0706b3354d3","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Hukum dan HAM","short_name","Permenkumham","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Kementerian Hukum dan HAM","place_of_enactment","Jakarta","theme","Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2024
Peraturan Menteri Hukum dan HAM NO. 1, BN 2024 (34); 34 hlm
Peraturan Menteri Hukum dan HAM TENTANG Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2024. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan. Tujuan penyesuaian sistem kerja adalah untuk mewujudkan proses kerja yang efektif dan efisien, memastikan pencapaian tujuan organisasi, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia dan teknologi informasi. Sistem kerja mencakup mekanisme kerja pada Unit Eselon I, Kantor Wilayah, Unit Pelaksana Teknis, dan Unit Kerja Mandiri yang dipimpin oleh Pejabat Fungsional, serta mengatur Jabatan Manajerial dan Nonmanajerial.

Mekanisme kerja dilaksanakan dengan prinsip orientasi pada hasil, kompetensi, profesionalisme, kolaborasi, transparansi, dan akuntabilitas. Mekanisme kerja terdiri atas kedudukan, penugasan, pelaksanaan tugas, pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, pengelolaan kinerja, dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Penugasan dilakukan untuk mencapai target kinerja Unit Organisasi dalam periode waktu tertentu, dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi. Pelaksanaan tugas dapat dilakukan secara individu atau tim kerja. Pengelolaan kinerja meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, penilaian, dan tindak lanjut hasil evaluasi kinerja.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi diutamakan dalam mendukung kelancaran dan efektivitas pelaksanaan tugas. Peta Proses Bisnis digunakan sebagai pedoman untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit.

","transitional_provisions","1. Penyesuaian Sistem Kerja bagi Kantor Wilayah, Unit Pelaksana Teknis, dan Unit Kerja Mandiri yang dipimpin oleh Pejabat Fungsional di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dilaksanakan setelah dilakukan penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","Permenkum No. 19 Tahun 2025 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Hukum","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/326250/permenkum-no-19-tahun-2025","639b8db7-33a8-470d-8fb7-7474ab84757a","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

KEMENKUMHAM. Work System.

REGULATION OF THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 1 OF 2024
CONCERNING
THE WORK SYSTEM OF STATE CIVIL APPARATUS WITHIN THE MINISTRY
OF LAW AND HUMAN RIGHTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f58e0844-f6b6-4bcd-8299-aebdaabcf9bb","actionData","errors"]