[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f5294771-3dfa-4aa8-8640-fcd921df4b40","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sekadau Nomor 5 Tahun 2023 tentang PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU\r\nNOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA TUNTUTAN\r\nPENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sekadau Nomor 5 Tahun 2023","number","5","year","2023","published_date","2023-11-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"244f8a4c-c072-42a0-87ea-c867c3ae8945","Ganti Rugi Kerugian Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sekadau","place_of_enactment","Sekadau","theme","PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU\r\nNOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA TUNTUTAN\r\nPENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TATA CARA TUNTUTAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
2023
Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, BD.2023/No.5, LL KAB SEKADAU : 5 HAL
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU\r\nNOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA TUNTUTAN\r\nPENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH\r\n
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa ketentuan mengenai mekanisme penyelesaian \r\ntuntutan ganti kerugian Negara/Daerah sebagaimana \r\ntercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau \r\nNomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Tuntutan \r\nPenyelesaian Kerugian Daerah sudah tidak sesuai lagi \r\ndengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor \r\n133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti \r\nKerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan \r\nBendahara Atau Pejabat Lain, sehingga perlu dicabut; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.\r\nUndang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344).\r\nUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801).\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934).\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Gantian Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161).\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7). \n Pengelolaan Keuangan Daerah, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2023. \n PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR 5 TAHUN 2023 \r\n \n 5 HALAMAN \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Tuntutan Penyelesaian Kerugian Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 9).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Tuntutan Penyelesaian Kerugian Daerah. Pencabutan ini dilakukan karena peraturan tersebut sudah tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Mekanisme tuntutan ganti kerugian daerah selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Kepala Daerah, sebagaimana telah diakomodir dalam Peraturan Bupati Sekadau Nomor 46 Tahun 2022.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[92,98],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","PERDA Kab. Sekadau No. 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Tuntutan Penyelesaian Kerugian Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/99478/perda-kab-sekadau-no-9-tahun-2017","2de77dea-d5e5-4a35-a145-24676c3c22f3",{"_93":99,"_95":100},"Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Tuntutan Penyelesaian Kerugian Daerah","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SEKADAU
THE PROVINCE OF WEST KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF SEKADAU REGENCY
NUMBER 5 OF 2023

TENTANG

REVOCATION OF REGIONAL REGULATION OF SEKADAU REGENCY
NUMBER 9 OF 2017 ON PROCEDURES FOR CLAIMS
SETTLEMENT OF REGIONAL LOSSES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SEKADAU,

\n\n \n \n

Menimbang :

Considering / Whereas the provisions regarding the mechanism for settling state/regional loss claims as stipulated in Regional Regulation of Sekadau Regency Number 9 of 2017 on Procedures for Claims Settlement of Regional Losses are no longer in accordance with the provisions of Regulation of the Minister of Home Affairs Number 133 of 2018 on Settlement of Regional Loss Claims Against Civil Servants Who Are Not Treasurers or Other Officials, so it needs to be revoked;
Considering / Whereas based on the provisions of Article 56 of Regulation of the Minister of Home Affairs

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f5294771-3dfa-4aa8-8640-fcd921df4b40","actionData","errors"]