[{"_1":2,"_134":-5,"_135":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f51a4904-8782-4a8f-bc9f-da3cfb89ad38","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_130":131,"_132":133},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":92,"_94":95,"_101":102,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":126,"_127":-5,"_128":129},"title","Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah","short_title","Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2013","number","4","year","2013","published_date","2013-04-12","effective_date","2013-04-18","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","57fa4213-4389-455a-8429-0d46f0ce534a","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum","short_name","Peraturan Bawaslu","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"805c65ba-769c-443f-bdae-f75ecbf89ef2","Pemilihan Kepala Daerah & DPRD",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"e92e83d5-daaa-47f5-a181-544e66207d3c","Politik & Pemilihan Umum","tags",[],"location","Badan Pengawas Pemilihan Umum","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2013
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum NO. 4, BN.2013/No.625, jdih.bawaslu.go.id : 26 hlm.
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum TENTANG Tata Cara Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2013. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mengatur tentang tata cara pengawasan kampanye pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Latar Belakang dan Tujuan: Pengawasan pemilu dilakukan untuk mewujudkan pemilu yang demokratis, jujur, adil, dan berkualitas, serta menegakkan integritas penyelenggara, transparansi, dan akuntabilitas hasil pemilu. Tujuannya adalah untuk memastikan integritas kampanye, perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu, dan kesesuaian kampanye dengan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Substansial:

Pelaksana Pengawasan: Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.
Ruang Lingkup Pengawasan: Pendaftaran pelaksana kampanye, penyusunan jadwal kampanye, rencana kegiatan kampanye (termasuk daftar nama peserta dan rencana pembiayaan), pelaksanaan kampanye (materi, metode, larangan, pelaksana), dan tindak lanjut atas laporan dugaan pelanggaran.
Potensi Kerawanan: Penetapan lokasi pemasangan alat peraga, pendaftaran pelaksana kampanye, penyerahan laporan awal dana kampanye, penyusunan jadwal kampanye rapat umum, pelaksanaan kampanye melalui berbagai metode (pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga, rapat umum, iklan media massa).
Fokus Pengawasan: Kepatuhan penyelenggara, peserta, pelaksana kampanye, pemerintah, masyarakat, dan pemilih terhadap peraturan perundang-undangan.
Strategi Pengawasan: Pencegahan (koordinasi, sosialisasi, publikasi, himbauan, pengawasan melekat, rekomendasi, pelibatan masyarakat) dan penindakan (tindakan cepat dan tepat atas temuan/laporan pelanggaran).
Mekanisme Pengawasan: Pengawasan aktif, identifikasi potensi kerawanan, koordinasi dengan penyelenggara dan peserta pemilu, pemeriksaan dokumen kampanye, pengawasan langsung ke lokasi kampanye, dan dokumentasi.
Tindak Lanjut: Hasil pengawasan ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Bawaslu tentang tata cara penanganan pelanggaran.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100},"text","eraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah","link","","revoked_by",[103],{"_97":104,"_99":105,"_36":106},"Peraturan Bawaslu No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/176455/peraturan-bawaslu-no-1-tahun-2014","d4af0518-1ad7-4851-acab-e5ec2399d6e4","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[115],{"_97":116,"_99":117,"_36":118},"Peraturan Bawaslu No. 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/176424/peraturan-bawaslu-no-12-tahun-2013","32de6c19-12ec-4ed5-8468-1e1f251a1c35","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GENERAL ELECTION SUPERVISORY AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE GENERAL ELECTION SUPERVISORY AGENCY
NUMBER 4 OF 2013
ON
PROCEDURES FOR SUPERVISION OF GENERAL ELECTION CAMPAIGNS OF MEMBERS OF
THE HOUSE OF REPRESENTATIVES, REGIONAL REPRESENTATIVE COUNCIL, AND
REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

GENERAL ELECTION SUPERVISORY AGENCY,

\n\n \n \n

Considering :

that general election supervision is carried out in order to realize the implementation of general elections in a democratic, direct, public, free, confidential, honest, fair, and quality manner, as well as the implementation of laws and regulations on general elections in a comprehensive manner;
that in order to uphold the integrity of the organizers, transparency of the implementation and accountability of the general election results and to carry out responsible public political education;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f51a4904-8782-4a8f-bc9f-da3cfb89ad38","actionData","errors"]