For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76/M-DAG/PER/12/2012 Tahun 2012

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76/M-DAG/PER/12/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelidikan dalam Rangka Pengenaan Tindakan Antidumping dan Tindakan Imbalan

Also known as: Permendag 76/M-DAG/PER/12/2012 · Permendag No. 76/M-DAG/PER/12/2012

Status:
Active
Effective Date:14 Desember 2012Publication Date:14 Desember 2012
Badan Usaha & Perdagangan

Information

TypePeraturan Menteri Perdagangan
ThemeTata Cara Penyelidikan dalam Rangka Pengenaan Tindakan Antidumping dan Tindakan Imbalan
LocationKementerian Perdagangan
Effective Date14 Desember 2012
Publication Date14 Desember 2012
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revokes

Amended By

Peraturan ini mencabut: 1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 261/MPP/kep/9/1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Penyelidikan atas Barang Dumping dan atau Barang Mengandung Subsidi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 216/MPP/kep/7/2001.

Peraturan Menteri ini mengatur tentang tata cara penyelidikan dalam rangka pengenaan Tindakan Antidumping dan Tindakan Imbalan. Latar belakangnya adalah untuk kelancaran pelaksanaan penyelidikan dan melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur mengenai:

  1. Prosedur pengajuan permohonan penyelidikan oleh produsen dalam negeri atau asosiasi produsen dalam negeri Barang Sejenis.
  2. Persyaratan permohonan, termasuk informasi yang harus disertakan seperti identitas pemohon, data impor, tuduhan dumping/subsidi, dan bukti kerugian.
  3. Kriteria representasi Industri Dalam Negeri dan ambang batas volume impor untuk memulai penyelidikan.
  4. Prosedur dengar pendapat dengan pihak-pihak berkepentingan.
  5. Tawaran tindakan penyesuaian oleh eksportir.
  6. Peninjauan kembali pengenaan Bea Masuk Antidumping dan/atau Bea Masuk Imbalan (interim review dan sunset review).

Peraturan ini juga menetapkan definisi-definisi penting seperti Tindakan Antidumping, Barang Dumping, Tindakan Imbalan, Subsidi, Barang Sejenis, Kerugian, Industri Dalam Negeri, dan Pihak Yang Berkepentingan.

(-)

(-)