[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f4bceec9-a0e2-4df6-93f9-a5a43df3b1c7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan TERA / TERA Ulang","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2018","number","11","year","2018","published_date","2018-12-31","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Sukabumi","place_of_enactment","Sukabumi","theme","Retribusi Pelayanan TERA / TERA Ulang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi - pelayanan - tera - tera - ulang
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD Tahun 2018 Nomor 11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan TERA / TERA Ulang\r\n
ABSTRAK:	\n \n Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) Huruf 1 dan Pasal 156 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009 maka perlu menetapkan Perda Kot. Sukabumi tentang Retribusi Pelayanan tera/tera Ulang. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara RI Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 2 Tahun 1981; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 58 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 1985; PP No. 3 Tahun 1995; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 33 Tahun 2018; Perda Kot. Sukabumi No. 7 Tahun 2014. \n Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Nama Objek Dan Subjek Retribusi, Golongan Retribusi , Cara Mengukur Tingkat Pengunaan Jasa, Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi, Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi, Masa Retribusi, Wilayah Pemungutan, Penentuan Pembayaran Tempat Pembayaran Angsuran Dan Penundaan Pembayaran, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Pemungutan, Surat Tagihan Retribusi, Kadaluarsa Penagihan, Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluarsa, Pemberian Keringanan Pengurangan Pembebasan Retribusi Dan / Atau Sanksinya,Pemeriksaan, Insentif Pemungutan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018. \n 23 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan berdasarkan Pasal 110 ayat (1) huruf 1 dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan ini bertujuan untuk kelancaran dan peningkatan pelayanan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan di Kota Sukabumi.

\n\n

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dikenakan atas pelayanan tera/tera ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT). Objek retribusi meliputi pelayanan pengujian UTTP dan BDKT yang diwajibkan sesuai peraturan perundang-undangan, kecuali UTTP yang khusus diperuntukkan untuk keperluan rumah tangga. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan, memanfaatkan, atau menikmati jasa pelayanan tera/tera ulang di daerah.

\n\n

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah, kapasitas, dan jenis UTTP serta pengujian BDKT yang diberikan pelayanan tera/tera ulang. Prinsip penetapan tarif retribusi memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pelayanan. Struktur dan besarnya tarif retribusi tercantum dalam lampiran peraturan daerah dan dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

\n\n

Masa retribusi berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan. Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan tera/tera ulang diberikan. Wali Kota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran retribusi paling lama 1 (satu) bulan setelah saat terutangnya retribusi. Wajib retribusi dapat diberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

\n\n

Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Wali Kota secara lunas/tunai. Wajib retribusi yang tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan. Retribusi dipungut oleh Dinas dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan hasilnya disetorkan ke Kas Daerah.

\n\n

Wali Kota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi. Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi.

","transitional_provisions","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PERDA Kota Sukabumi No. 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/289522/perda-kota-sukabumi-no-4-tahun-2023","1a2e816d-961f-4a1e-aad3-0a11b6105d19","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
SUKABUMI CITY
YEAR 2018 NUMBER 11

REGIONAL REGULATION OF SUKABUMI CITY
DATE: DECEMBER 31, 2018
NUMBER: 11 OF 2018
ON: RETRIBUTION FOR METROLOGICAL/RE-METROLOGICAL SERVICES

Regional Secretariat of Sukabumi City
Legal Section
2018

COPY

MAYOR OF SUKABUMI
THE PROVINCE OF WEST JAVA

REGIONAL REGULATION OF SUKABUMI CITY
NUMBER 11 OF 2018
ON
RETRIBUTION FOR METROLOGICAL/RE-METROLOGICAL SERVICES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SUKABUMI,

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=f4bceec9-a0e2-4df6-93f9-a5a43df3b1c7","actionData","errors"]