[{"_1":2,"_133":-5,"_134":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f4994209-db92-4bb4-9233-756add3a6fe0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_129":130,"_131":132},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":-5,"_127":128},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2014","number","2","year","2014","published_date","2014-01-06","effective_date","2014-01-07","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jawa Barat","place_of_enactment","Bandung","theme","Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Dinas Daerah - Organisasi Dan Tata Kerja
2014
Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LD 2014/2 SERI D
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:	\n \n bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, perubahan jumlah besaran organisasi dapat dilakukan setelah organisasi perangkat daerah ditetapkan paling kurang 1 (satu) tahun, meliputi perubahan jumlah unit kerja dan jumlah susunan organisasi perangkat daerah berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja; bahwa untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi, yang telah membatalkan ketentuan Pasal 50 ayat (3) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu meniadakan pengelolaan dan penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf lnternasional (RSBI) / Sekolah Bertaraf Internasional (SB!) pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu dilakukan penyesuaian di bidang pendidikan dasar serta bidang pendidikan menengah dan tinggi pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat; bahwa untuk mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan, serta untuk menyeimbangkan beban kerja pada tiap bidang dan seksi, perlu dilakukan perubahan nomenklatur bidang dan seksi pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012; \n Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang perubahan Pasal 2 ayat (2), Pasal 6, Pasal 8, penyisipan Pasal 34a. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2014. \n Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 diubah. \n 9 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2014 mengubah Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat. Latar belakang perubahan ini adalah untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pembatalan pengelolaan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI)/Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) serta untuk mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.\n\nPerubahan substansial meliputi perubahan bagan struktur organisasi dinas, susunan organisasi Dinas Pendidikan, dan susunan organisasi Dinas Pendapatan. Pada Dinas Pendidikan, perubahan dilakukan pada bidang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Pada Dinas Pendapatan, perubahan dilakukan pada nomenklatur bidang dan seksi untuk menyeimbangkan beban kerja. Peraturan ini juga mengatur penempatan pejabat dan pelaksana dalam rangka penataan Organisasi Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat paling lama akhir Tahun 2014.","transitional_provisions","1. Penempatan para pejabat dan pelaksana dalam rangka penataan Organisasi Perangkat Daerah, dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, paling lama akhir Tahun 2014, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[96,102],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","Perda Prov. Jawa Barat No. 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/121556/perda-prov-jawa-barat-no-10-tahun-2019","6bf170d8-3a27-4f3e-a3df-8b27244e97f9",{"_97":103,"_99":104,"_36":105},"PERDA Prov. Jawa Barat No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat","https://peraturan.bpk.go.id/Details/175868/perda-prov-jawa-barat-no-6-tahun-2016","5f3582b0-39a9-4a23-957b-ac7391643ece","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[112],{"_97":113,"_99":114,"_36":115},"PERDA Prov. Jawa Barat No. 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat","https://peraturan.bpk.go.id/Details/227899/perda-prov-jawa-barat-no-21-tahun-2008","48cc4b31-ff80-40dd-a7dd-252b0fdfca5d","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF WEST JAVA PROVINCE
NUMBER 2 OF 2014
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF WEST JAVA PROVINCE
NUMBER 21 OF 2008 CONCERNING ORGANIZATION AND GOVERNANCE
OF REGIONAL AGENCIES OF WEST JAVA PROVINCE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF WEST JAVA,

\n \n \n

Considering:

that based on Government Regulation Number 41 of 2007 concerning the Organization of Regional Apparatuses and Regulation of the Minister of Home Affairs Number 57 of 2007 concerning Technical Guidelines for Structuring the Organization of Regional Apparatuses, changes in the amount of organization can be made after the organization of regional apparatuses is determined for at least 1 (one) year, including changes in the number of work units and the number of organizational structures of regional apparatuses based on job analysis and workload analysis;
that to follow up on the Decision of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f4994209-db92-4bb4-9233-756add3a6fe0","actionData","errors"]