[{"_1":2,"_137":-5,"_138":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f4518caa-a8e0-441e-9741-48c500b15c51","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_133":134,"_135":136},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_116":117,"_122":123,"_124":125,"_126":127,"_128":129,"_130":-5,"_131":132},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2015","number","79","year","2015","published_date","2015-11-02","effective_date","2015-11-09","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2015
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 79, LN. 2015 No. 245, TLN No. 5748, LL SETNEG : 6 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2015. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 ini bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan program infrastruktur pemerintah dengan melakukan perubahan kedua terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Perubahan ini memberikan landasan hukum bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penerima penugasan pemerintah untuk menunjuk langsung BUMN lain atau anak perusahaan BUMN dalam melaksanakan penugasan tersebut. Penunjukan langsung ini diatur untuk keadaan tertentu seperti penanganan darurat, pekerjaan kompleks, dan pekerjaan yang perlu dirahasiakan. Selain itu, peraturan ini menambahkan ketentuan baru mengenai tata cara pemilihan perencana dan pengawas konstruksi serta pelaksana konstruksi, termasuk syarat registrasi dan sertifikasi bagi penyedia jasa.","transitional_provisions","1. Pekerjaan konstruksi yang telah dilaksanakan oleh BUMN dan/atau anak perusahaan BUMN atas sebagian pekerjaan yang merupakan penugasan dari Pemerintah kepada BUMN sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, dinyatakan menjadi bagian dari perjanjian kerja atas dasar penunjukan langsung berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","PP No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/137561/pp-no-22-tahun-2020","c4e61568-df47-4591-9147-58ef57db4441","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[108,112],{"_97":109,"_99":110,"_36":111},"PP No. 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/5082/pp-no-59-tahun-2010","9e99f007-c043-49d2-a128-dccf7980c533",{"_97":113,"_99":114,"_36":115},"PP No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/53213/pp-no-29-tahun-2000","36f8eb4d-2238-4f8f-ac08-f881a8f6289e","amended_by",[118],{"_97":119,"_99":120,"_36":121},"PP No. 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/5775/pp-no-54-tahun-2016","312612ce-24a9-4ecb-ac58-d82d30c7d060","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 79 OF 2015
ON
SECOND AMENDMENT TO GOVERNMENT REGULATION
NUMBER 29 OF 2000 ON THE IMPLEMENTATION OF CONSTRUCTION SERVICES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering / Whereas:

that in order to accelerate the implementation of the Government's infrastructure program, it is necessary to make a second amendment to Government Regulation Number 29 of 2000 on the Implementation of Construction Services as amended by Government Regulation Number 59 of 2010 on Amendments to Government Regulation Number 29 of 2000 on the Implementation of Construction Services;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Government Regulation on the Second Amendment to Government Regulation Number 29 of 2000 on the Implementation of Construction Services;

Bearing in Mind / Having Regard to:

Articl

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f4518caa-a8e0-441e-9741-48c500b15c51","actionData","errors"]