[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f3ae96d8-0d72-4105-95db-90407389ba84","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":92,"_94":95,"_96":97,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia","short_title","Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2019","number","37","year","2019","published_date","2019-05-21","effective_date","2019-05-22","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","d1f5b849-6777-405c-8319-84f1f0435a46","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Ombudsman Republik Indonesia","short_name","Peraturan Ombudsman RI","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"4986e595-6392-4ba9-8d79-657fea777216","Tata Naskah Kedinasan",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Ombudsman Republik Indonesia","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Naskah Dinas di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

tata naskah dinas - ombudsman ri
2019
Peraturan Ombudsman Republik Indonesia NO. 37, BN 2019 (589): 4 hlm: jdih.ombudsman.go.id
Peraturan Ombudsman Republik Indonesia TENTANG Tata Naskah Dinas di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
ABSTRAK:	\n \n Untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik, diperlukan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia. Untuk menjamin tertib administrasi yang efektif dan efisien, perlu adanya kesamaan pengertian dan pemahaman dalam penyelenggaraan kegiatan tata naskah dinas di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia. \n Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 37 Tahun 2008; PP Nomor 21 Tahun 2011; PP Nomor 28 Tahun 2012; Perpres Nomor 20 Tahun 2009; dan Peraturan Ombudsman Nomor 30 Tahun 2018. \n Tata Naskah Dinas di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia merupakan pedoman bagi unit kerja Ombudsman Republik Indoesia dalam melakukan kegiatan Tata Naskah Dinas. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Ombudsman Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2019. \n Lampiran file: 140 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 4; lampiran hlm 5 sd 140) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan kesamaan pemahaman dalam penyelenggaraan kegiatan tata naskah dinas. Tata naskah dinas ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, maksud, tujuan, sasaran, dan asas tata naskah dinas, hingga jenis dan format naskah dinas yang meliputi naskah dinas arahan (peraturan, pedoman, petunjuk pelaksanaan, instruksi, surat edaran, SOP), naskah dinas penetapan (keputusan, rekomendasi), naskah dinas korespondensi (nota dinas, surat dinas, surat undangan), dan naskah dinas khusus (surat perjanjian, surat kuasa, berita acara, surat keterangan, surat pengantar, pengumuman). Peraturan ini juga mengatur pembuatan naskah dinas, termasuk persyaratan, penomoran, paraf, penggunaan lambang negara/logo, cap, kertas, amplop, tinta, spasi, jenis huruf, ruang tepi, nomor halaman, tembusan, lampiran, serta perubahan, pencabutan, pembatalan, dan ralat naskah dinas. Selain itu, diatur pula pengamanan naskah dinas berdasarkan klasifikasi keamanan dan akses, kewenangan penandatanganan, dan pengendalian naskah dinas masuk dan keluar.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[98],{"_99":100,"_101":102,"_36":103},"text","Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2021","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/229048/peraturan-ombudsman-ri-no-53-tahun-2021","2bd18898-4e16-4679-9e0e-7be9a9bd4514","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2019
TENTANG
TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

\n\n \n \n

Menimbang :

bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik, diperlukan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia;
bahwa untuk menjamin tertib administrasi yang efektif dan efisien, perlu adanya kesamaan pengertian dan pemahaman dalam penyelenggaraan kegiatan tata naskah dinas di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia;
bahwa untuk memberikan dasar dan landasan dalam penyelenggaraan kegiatan tata naskah dinas di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f3ae96d8-0d72-4105-95db-90407389ba84","actionData","errors"]