[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f3a577ec-e6f4-4e3c-97b7-300a3a26a5a1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang Bersifat Rahasia di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara","short_title","Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 12 Tahun 2024","number","12","year","2024","published_date","2024-11-25","effective_date","2024-11-26","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","185ee6a1-6af8-4b16-ad62-d967b45253ec","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara","short_name","Peraturan BSSN","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"2a84a664-3aa4-4f69-b3fd-f6e090b8f37f","Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah","tags",[],"location","Badan Siber dan Sandi Negara","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengadaan Barang/Jasa yang Bersifat Rahasia di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pengadaan Barang/Jasa - Bersifat Rahasia - Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara
2024
Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara NO. 12, BN 2024 (883) : 9 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara TENTANG Pengadaan Barang/Jasa yang Bersifat Rahasia di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara
ABSTRAK:	\n \n Ketentuan pengadaan barang/jasa yang bersifat rahasia di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang Bersifat Rahasia sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti. \n Dasar Hukum Peraturan ini adalah Perpres Nomor 28 Tahun 2021; dan Peraturan BSSN Nomor 6 Tahun 2021. \n Peraturan ini mengatur mengenai Pengadaan Barang/Jasa yang Bersifat Rahasia di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara. Peraturan Badan ini menjadi pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat rahasia di lingkungan Badan. Barang/jasa yang bersifat rahasia di lingkungan Badan merupakan barang/jasa yang digunakan untuk mengidentifikasi, mendeteksi, memproteksi, menanggulangi, memulihkan, dan memantau insiden keamanan siber dan sandi nasional serta krisis siber nasional. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2024. \n Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang Bersifat Rahasia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 650), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Lampiran file: 9 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang Bersifat Rahasia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 650).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara ini mengatur tentang pengadaan barang/jasa yang bersifat rahasia di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara. Latar belakangnya adalah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan, serta menggantikan peraturan sebelumnya yang sudah tidak sesuai. Tujuannya adalah untuk menjadi pedoman dalam pengadaan barang/jasa yang bersifat rahasia.

Ketentuan substansial mencakup:

Barang/jasa yang bersifat rahasia meliputi alat utama dan pendukung perangkat keamanan siber dan sandi, suku cadang, jasa instalasi dan konfigurasi, serta barang/jasa lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
Tahapan pengadaan meliputi perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan serah terima hasil pekerjaan.
Pemilihan penyedia dilakukan melalui Penunjukan Langsung.
Terdapat daftar Pelaku Usaha terpilih yang memenuhi persyaratan tertentu, termasuk menjaga kerahasiaan.
Pelaksanaan kontrak dilakukan sesuai ketentuan yang termuat dalam kontrak.
Kepala Badan wajib melakukan pengawasan melalui Inspektorat Badan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Peraturan BSSN No. 7 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang Bersifat Rahasia di Badan Siber dan Sandi Negara","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/174295/peraturan-bssn-no-7-tahun-2019","3c8abdf1-7e67-4c9d-8013-dac85a0e803e","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE NATIONAL CYBER AND CRYPTO AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 12 OF 2024
CONCERNING
PROCUREMENT OF CONFIDENTIAL GOODS/SERVICES
WITHIN THE NATIONAL CYBER AND CRYPTO AGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE NATIONAL CYBER AND CRYPTO AGENCY,

Considering:

that based on the provisions of Article 38 paragraph (5) letter b and Article 41 paragraph (5) letter g of Presidential Regulation Number 16 of 2018 concerning Government Procurement of Goods/Services as amended by Presidential Regulation Number 12 of 2021 concerning Amendments to Presidential Regulation Number 16 of 2018 concerning Government Procurement of Goods/Services, the National Cyber and Crypto Agency organizes the procurement of confidential goods/services in accordance with specific circumstances criteria to meet the needs of carrying out tasks and functions;
that the provisions for procurement of confidential goods/services within the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f3a577ec-e6f4-4e3c-97b7-300a3a26a5a1","actionData","errors"]