Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2019

(-)

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara ini mengatur tentang pengadaan barang/jasa yang bersifat rahasia di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara. Latar belakang dari peraturan ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pengadaan barang/jasa yang bersifat rahasia, yang diperlukan untuk mengidentifikasi, memproteksi, dan menanggulangi kejahatan atau ancaman siber, serta untuk penyelenggaraan persandian yang bersifat rahasia.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

1. Proses perencanaan pengadaan barang/jasa yang bersifat rahasia, yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan. Perencanaan ini meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran pengadaan.
2. Persiapan pengadaan yang meliputi penetapan spesifikasi teknis, kerangka acuan kerja, harga perkiraan sendiri, rancangan kontrak, dan ketentuan terkait uang muka serta jaminan.
3. Proses pemilihan penyedia melalui penunjukan langsung, yang dilakukan oleh Pejabat Pengadaan atau Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan), dengan mengundang Pelaku Usaha yang terdaftar dalam daftar penyedia terpilih.
4. Pelaksanaan kontrak antara PPK dan Penyedia terpilih, yang mencakup penetapan surat penunjukan, penandatanganan kontrak, pemberian uang muka, pembayaran prestasi pekerjaan, perubahan kontrak, penyesuaian harga, penghentian atau pemutusan kontrak, serah terima hasil pekerjaan, dan penanganan keadaan kahar.
5. Pembentukan daftar penyedia terpilih yang memenuhi persyaratan kualifikasi tertentu, yang dikelola oleh unit kerja yang membidangi pengadaan barang/jasa.

Peraturan ini juga mengatur bahwa pengadaan barang/jasa yang bersifat rahasia tidak diumumkan dalam rencana umum pengadaan.

(-)

(-)