[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f3863c86-c542-4fa9-a651-3b9a9817a403","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_99":100,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia","short_title","Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2024","number","14","year","2024","published_date","2024-05-28","effective_date","2024-06-06","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","6ddf65bc-d0b6-4d08-b564-a0706b3354d3","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Hukum dan HAM","short_name","Permenkumham","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"d1f23a35-5540-4151-bb73-e4522722652d","Tata Naskah Kedinasan","tags",[],"location","Kementerian Hukum dan HAM","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Tata Naskah Dinas - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
2024
Peraturan Menteri Hukum dan HAM NO. 14, BN 2024 (301): 37 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Menteri Hukum dan HAM TENTANG Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
ABSTRAK:	\n \n Untuk mewujudkan administrasi kedinasan yang tertib, autentik, terpercaya, serta memiliki kepastian, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga terwujudnya tata kelola kearsipan yang lebih baik serta adanya perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berdampak pada kebutuhan di bidang kearsipan, perlu mengganti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. \n Dasar hukum Permenkumham ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 43 Tahun 2009; PP Nomor 28 Tahun 2012; Perpres Nomor 95 Tahun 2018; Perpres Nomor 18 Tahun 2023; Perka ANRI Nomor 5 Tahun 2021; dan Permenkumham Nomor 28 Tahun 2023. \n Permenkumham ini mengatur mengenai Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Tata Naskah Dinas merupakan acuan dalam pengelolaan Naskah Dinas di lingkungan Kementerian. Ruang lingkup tata Naskah Dinas meliputi: a) jenis, susunan, dan bentuk Naskah Dinas; b) pembuatan Naskah Dinas; c) pengamanan Naskah Dinas; d) pejabat penandatanganan Naskah Dinas; dan e) pengendalian Naskah Dinas. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2024. \n Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1579), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Lampiran file: 200 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 37; lampiran hlm 38 sd 200) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas bertujuan untuk menciptakan administrasi kedinasan yang tertib, autentik, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk menyesuaikan dengan perubahan organisasi dan tata kerja di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peraturan ini mengatur jenis, susunan, dan bentuk naskah dinas, serta proses pembuatan, pengamanan, penandatanganan, dan pengendalian naskah dinas. Selain itu, peraturan ini menetapkan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan naskah dinas dan mengatur kewenangan penandatanganan naskah dinas oleh pejabat terkait.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Permenkumham No. 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/174149/permenkumham-no-31-tahun-2020","17197019-5a6d-4159-8d01-e9f072567a1b","revoked_by",[101],{"_94":102,"_96":103,"_36":104},"Permenkum No. 3 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/314768/permenkum-no-3-tahun-2025","0d657fd1-d8f0-4916-8c34-c38edb28b33b","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 14 OF 2024
ON
OFFICIAL CORRESPONDENCE MANAGEMENT
MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that to realize an orderly, authentic, reliable, and
accountable public administration, with certainty, and
that can be accounted for, so that better archival
governance is realized and there are organizational
changes and work procedures of the Ministry of Law
and Human Rights that have an impact on
the needs in the field of archiving, it is necessary to
replace the Regulation of the Minister of Law and Human
Rights Number 31 of 2020 concerning Official
Correspondence Management of the Ministry of Law and
Human Rights;
that based on the considerations as
referred to in letter a, it is necessary to stipulate a
Regulation of the Minister of Law and Human Rights
concern

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f3863c86-c542-4fa9-a651-3b9a9817a403","actionData","errors"]