[{"_1":2,"_137":-5,"_138":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f37247ac-33ed-499a-8d3a-9e7f0cf02b73","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_133":134,"_135":136},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_103":104,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_121":122,"_123":124,"_126":127,"_128":129,"_130":-5,"_131":132},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13 Tahun 2010","number","13","year","2010","published_date","2010-11-03","effective_date","2011-01-01","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"a114b473-388e-41c3-a63a-3e9fd9a6a4a3","Ketentuan Perpajakan","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pajak Hiburan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERPAJAKAN - RETRIBUSI DAERAH
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 13; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Hiburan
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pajak Hiburan sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan. \n Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang; Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 std dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Hiburan dipungut pajak atas jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran serta ketentuan formal dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Hiburan dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomar 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2011. \n Peraturan Daerah ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pajak Hiburan \n Peraturan Gubernur terkait persyaratan, tata cara penentuan dan pengesahan tanda masuk penyelenggaraan hiburan. \n 15 hal. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2003 Nomor 57).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Hiburan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Latar belakangnya adalah untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menyebabkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pajak Hiburan tidak sesuai lagi. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan pemungutan Pajak Hiburan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi DKI Jakarta.\n\nKetentuan substansial meliputi:\n\n1. Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran, mencakup berbagai jenis hiburan seperti tontonan film, pagelaran kesenian, diskotik, karaoke, sirkus, permainan bilyar, golf, pacuan kuda, panti pijat, pertandingan olahraga, dan penyelenggaraan hiburan di tempat keramaian.\n2. Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan, sedangkan Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.\n3. Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.\n4. Tarif Pajak bervariasi tergantung jenis hiburan, mulai dari 5% hingga 20%.\n5. Pajak Hiburan terutang dipungut di wilayah daerah tempat hiburan diselenggarakan, dengan masa pajak bulanan dan saat terutang pajak adalah pada saat penyelenggaraan hiburan atau saat pembayaran jika diterima sebelum hiburan diselenggarakan.","transitional_provisions","1. Terhadap Pajak Hiburan yang terutang dalam masa pajak yang berakhir sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku ketentuan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pajak Hiburan.\n2. Selama peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini belum diterbitkan, maka peraturan pelaksanaan yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Penyelenggaraan hiburan yang seharusnya menggunakan tanda masuk tetapi tidak menggunakannya, dikenakan denda sebesar 35%.\n2. Penyelenggaraan hiburan yang menggunakan tanda masuk tetapi tidak mencantumkan Harga Tanda Masuk (HTM) dikenakan denda sebesar 35%.","revokes",[97],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","Perda Prov. DKI Jakarta No. 6 Tahun 2003 tentang Pajak Hiburan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/299283/perda-prov-dki-jakarta-no-6-tahun-2003","bd222cca-7aba-4531-bf04-8fb62f18ac9a","revoked_by",[105],{"_98":106,"_100":107,"_36":108},"PERDA Prov. DKI Jakarta No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/279709/perda-prov-dki-jakarta-no-1-tahun-2024","f5f58273-9e86-4ee2-9775-57c3bc274c51","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[117],{"_98":118,"_100":119,"_36":120},"PERDA Prov. DKI Jakarta No. 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/20895/perda-prov-dki-jakarta-no-3-tahun-2015","9ad8336b-4bf4-42aa-99d1-7e6da395c3c9","partially_amends",[],"partially_amended_by",[125],{"_98":118,"_100":119,"_36":120},"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF PROVINCE OF THE SPECIAL REGION
CAPITAL OF JAKARTA
NUMBER 13 YEAR 2010
CONCERNING
ENTERTAINMENT TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF PROVINCE OF THE SPECIAL REGION CAPITAL OF JAKARTA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Regional Regulation Number 6 of 2003 concerning Entertainment Tax is no longer appropriate; \n that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Entertainment Tax; \n \n
In view of:	\n \n Law Number 6 of 1983 concerning General Provisions and Procedures for Taxation (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1983 Number 49, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3262) as amended several times, most recently by Law Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f37247ac-33ed-499a-8d3a-9e7f0cf02b73","actionData","errors"]