Undang-undang (UU) Nomor 135 Tahun 2024

Peraturan ini mencabut: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi.

Undang-Undang ini dibentuk untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 yang mengatur Kabupaten Maros, dengan tujuan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif. Kabupaten Maros di Provinsi Sulawesi Selatan diakui sebagai daerah otonom dengan batas wilayah yang jelas dan karakteristik geografis yang unik. Undang-Undang ini menegaskan kedudukan Kabupaten Maros dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan penyesuaian terhadap dinamika perubahan hukum dan peraturan perundang-undangan terkait. Kabupaten Maros terdiri dari 14 kecamatan dan memiliki potensi sumber daya alam serta budaya yang beragam.

1. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

(-)