[{"_1":2,"_137":-5,"_138":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f2b45229-b5a3-47c9-b036-fcc704cd8996","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_133":134,"_135":136},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":127,"_128":129,"_130":-5,"_131":132},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114 Tahun 2025 tentang Perlakuan atas Bantuan atau Sumbangan Termasuk Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib, serta Harta Hibahan dalam Pajak Penghasilan","short_title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114 Tahun 2025","number","114","year","2025","published_date","2025-12-30","effective_date","2025-12-31","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"19fc4596-3f81-49d8-a264-4185fd66b114","Utang, Piutang & Hibah Negara",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"aceb7fcd-3171-4ce2-a681-3ba05591aab7","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perlakuan atas Bantuan atau Sumbangan Termasuk Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib, serta Harta Hibahan dalam Pajak Penghasilan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

bantuan-sumbangan-zakat-keagamaan
2025
Peraturan Menteri Keuangan NO. 114, BN 2025 (1207); 17 hlm
Peraturan Menteri Keuangan TENTANG Perlakuan atas Bantuan atau Sumbangan Termasuk Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib, serta Harta Hibahan dalam Pajak Penghasilan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan\r\nkemudahan administrasi terkait zakat atau sumbangan\r\nkeagamaan yang sifatnya wajib dan sumbangan dan/atau\r\nbiaya pembangunan infrastruktur sosial, yang dapat\r\ndikurangkan dari penghasilan bruto bagi pihak pemberi\r\ndan yang dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan\r\nbagi pihak penerima;\r\nb. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor\r\n254/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembebanan Zakat\r\natau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang\r\nDapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto dan Peraturan\r\nMenteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2011 tentang Tata\r\nCara Pencatatan dan Pelaporan Sumbangan\r\nPenanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan\r\nPenelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas\r\nPendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya\r\nPembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat\r\nDikurangkan dari Penghasilan Bruto, belum sepenuhnya\r\nmenampung kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam\r\nhuruf a, sehingga perlu diganti;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan\r\nketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun\r\n2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang\r\nSifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan\r\nBruto, Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun\r\n2010 tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana\r\nNasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan,\r\nSumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan\r\nOlahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial\r\nyang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto, Pasal\r\n6 ayat (4), Pasal 7 ayat (3), dan Pasal 55 ayat (3)\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, \r\nperlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang \r\nPerlakuan atas Bantuan atau Sumbangan Termasuk \r\nZakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib, \r\nserta Harta Hibahan dalam Pajak Penghasilan; \n Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022,Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, perlakuan pajak penghasilan bagi pihak penerima, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2025. \n Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku atas:\r\na. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.03/2008 \r\ntentang Badan-badan dan Orang Pribadi yang Menjalankan \r\nUsaha Mikro dan Kecil yang Menerima Harta Hibah, \r\nBantuan, atau Sumbangan yang Tidak Termasuk sebagai \r\nObjek Pajak Penghasilan;\r\nb. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010 \r\ntentang Tata Cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan \r\nKeagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan \r\ndari Penghasilan Bruto;\r\nc. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2011 \r\ntentang Tata Cara Pencatatan dan Pelaporan Sumbangan \r\nPenanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian \r\ndan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, \r\nSumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan \r\nInfrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan dari \r\nPenghasilan Bruto;\r\nd. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.03/2020 \r\ntentang Bantuan atau Sumbangan, serta Harta Hibahan \r\nyang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan \n 33 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.03/2008 tentang Badan-badan dan Orang Pribadi yang Menjalankan Usaha Mikro dan Kecil yang Menerima Harta Hibah, Bantuan, atau Sumbangan yang Tidak Termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.\n2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 668).\n3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pencatatan dan Pelaporan Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 205).\n4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.03/2020 tentang Bantuan atau Sumbangan, serta Harta Hibahan yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 807).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur perlakuan pajak penghasilan atas bantuan atau sumbangan, termasuk zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib, serta harta hibahan.

\n\n

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan administrasi terkait zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib, sumbangan dan/atau biaya pembangunan infrastruktur sosial, yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi pihak pemberi dan yang dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan bagi pihak penerima. Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya yang dianggap belum sepenuhnya menampung kebutuhan tersebut.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Bagi Pihak Pemberi:\n
- Harta yang dihibahkan, bantuan, atau sumbangan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, kecuali sumbangan untuk penanggulangan bencana nasional, penelitian dan pengembangan, fasilitas pendidikan, pembinaan olahraga, biaya pembangunan infrastruktur sosial, dan zakat/sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib.
- Sumbangan yang memenuhi syarat dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dengan batasan tertentu (misalnya, tidak melebihi 5% dari penghasilan neto fiskal tahun sebelumnya).
- Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan merupakan objek PPh, kecuali diberikan kepada keluarga sedarah satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, koperasi, atau UMKM, dan tidak ada hubungan usaha.
\n
Bagi Pihak Penerima:\n
- Bantuan atau sumbangan dan harta hibahan dikecualikan sebagai objek PPh sepanjang memenuhi persyaratan (misalnya, tidak ada hubungan usaha).
- Lembaga penerima sumbangan wajib membuat bukti penerimaan dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Direktorat Jenderal Pajak.
\n

\n","transitional_provisions","1. Biaya penyusutan atau amortisasi atas harta dalam bentuk barang yang diperoleh dari bantuan, sumbangan, atau hibah sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menentukan Penghasilan Kena Pajak sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.\n2. Daftar badan atau lembaga yang telah ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinyatakan sah dan tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya peraturan atau penetapan daftar badan atau lembaga yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.","sanctions","1. Dalam hal pihak penerima tidak menyampaikan laporan, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat teguran.\n2. Apabila setelah surat teguran disampaikan pihak penerima tetap tidak menyampaikan laporan, pihak penerima dapat diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan.\n3. Badan atau lembaga penerima zakat yang tidak menyampaikan laporan dapat dilakukan pencabutan dari daftar badan atau lembaga penerima zakat.","revokes",[97,103,107,110],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","PMK No. 90/PMK.03/2020 tentang Bantuan Atau Sumbangan, Serta Harta Hibahan Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/142070/pmk-no-90pmk032020","8d8a212b-5284-488b-9360-ef88b2124485",{"_98":104,"_100":105,"_36":106},"PMK No. 76/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pencatatan Dan Pelaporan Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian Dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, Dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto","https://peraturan.bpk.go.id/Details/127142/pmk-no-76pmk032011","158210c3-cb14-4ccd-a986-6693824100dd",{"_98":108,"_100":109},"Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.03/2008 tentang Badan-badan dan Orang Pribadi yang Menjalankan Usaha Mikro dan Kecil yang Menerima Harta Hibah, Bantuan, atau Sumbangan yang Tidak Termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan","",{"_98":111,"_100":109},"Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 114 OF 2025
CONCERNING
TREATMENT OF ASSISTANCE OR DONATIONS
INCLUDING ZAKAT OR MANDATORY RELIGIOUS DONATIONS,
AS WELL AS GRANT ASSETS IN INCOME TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to provide legal certainty and ease of administration regarding zakat or mandatory religious donations and donations and/or social infrastructure development costs, which are deductible from gross income for the donor and which are excluded as income tax objects for the recipient;
that Regulation of the Minister of Finance Number 254/PMK.03/2010 concerning Procedures for Charging Zakat or Mandatory Religious Donations that Can Be Deducted from Gross Income and Regulation of the Minister of Finance Number 76/PMK.03/2011 concerning Procedures for Recording and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f2b45229-b5a3-47c9-b036-fcc704cd8996","actionData","errors"]