For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 169/PMK.02/2019

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.02/2019 Tahun 2019 tentang Pelaporan Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil Dan Pejabat Negara

Also known as: PMK 169/PMK.02/2019 · PMK No. 169/PMK.02/2019

Status:
Inactive
Effective Date:1 Januari 2020Publication Date:20 November 2019
Kompensasi & Tunjangan PejabatAnggaran Belanja Negara

Information

TypePeraturan Menteri Keuangan
ThemePelaporan Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil Dan Pejabat Negara
LocationKementerian Keuangan
Effective Date01 Januari 2020
Publication Date20 November 2019
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revoked By

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.02/2016 tentang Pelaporan Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara. Peraturan ini mengubah: (-)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.02/2019 ini bertujuan untuk menyempurnakan pelaporan pengelolaan akumulasi iuran pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara. Latar belakang kebijakan ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaporan, serta memastikan pengelolaan dana pensiun dilakukan secara transparan dan akuntabel. Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup kewajiban Badan Penyelenggara untuk membuat laporan berkala yang terdiri dari laporan tahunan, semesteran, dan bulanan. Laporan tersebut harus mencakup aspek operasional, keuangan, investasi, dan pembayaran belanja pensiun. Selain itu, laporan tahunan dan semesteran harus disertai dengan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik. Badan Penyelenggara juga bertanggung jawab atas kebenaran data yang dilaporkan dan harus menyampaikan laporan secara online melalui sistem informasi evaluasi kinerja Akumulasi Iuran Pensiun.

(-)

1. Keterlambatan penyampaian laporan tahunan dan semesteran dikenakan denda Rp 300.000,00 per hari, maksimal Rp 100.000.000,00. 2. Keterlambatan penyampaian laporan bulanan dikenakan sanksi peringatan tertulis.