Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2024

Latar Belakang dan Tujuan

Peraturan ini bertujuan untuk mengatur pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang tertib dan terpadu di lingkungan Kementerian Perdagangan. Hal ini dilakukan untuk menggantikan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2020 yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi.

Ketentuan Substansial

Peraturan ini mengatur pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Perdagangan yang terdiri dari pusat dan anggota JDIH. Pusat JDIH bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, serta membangun sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi. Anggota JDIH bertugas mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan oleh unit pimpinan tinggi madya. Peraturan ini juga mengatur tentang pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan pendayagunaan dokumen hukum serta informasi hukum yang dapat diakses oleh masyarakat melalui laman jdih.kemendag.go.id.