For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Ilir No. 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Also known as: Perda Kabupaten Ogan Ilir 2/2017 · Perda Kabupaten Ogan Ilir No. 2 Tahun 2017 · Perda Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2017

Status:
Active
Effective Date:3 Agustus 2017Publication Date:2 Agustus 2017
Badan Usaha & PerdaganganPemerintahan Desa

Information

TypePeraturan Daerah (Perda)
ThemeTata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
LocationPemerintah Kabupaten Ogan Ilir
Effective Date03 Agustus 2017
Publication Date02 Agustus 2017
Place of EnactmentIndralaya

Regulation History

Revokes

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 03 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Kabupaten Ogan Ilir. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan desa, mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dan menumbuhkembangkan ekonomi masyarakat melalui BUM Desa.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur:

  1. Pendirian BUM Desa: BUM Desa didirikan sebagai upaya menampung kegiatan ekonomi dan pelayanan umum yang dikelola desa atau kerjasama antar-desa. Tujuannya adalah meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa, meningkatkan usaha masyarakat, mengembangkan kerjasama usaha, menciptakan peluang pasar, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan pendapatan desa. Pendirian BUM Desa ditetapkan dengan Perdes, mempertimbangkan inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat, potensi usaha ekonomi desa, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan penyertaan modal dari pemerintah desa.
  2. Pengurusan dan Pengelolaan BUM Desa: Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi pemerintahan desa, terdiri dari Penasehat (ex officio Kepala Desa), Pelaksana Operasional (Direktur, Sekretaris, Bendahara, Kepala Unit Usaha), dan Pengawas. Pelaksana Operasional bertugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Modal BUM Desa bersumber dari APB Desa, penyertaan modal desa, dan penyertaan modal masyarakat desa.
  3. Klasifikasi Usaha BUM Desa: BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial, bisnis penyewaan, usaha perantara, bisnis produksi/perdagangan, bisnis keuangan, dan usaha bersama.
  4. Kerjasama BUM Desa Antar-Desa: BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 atau lebih BUM Desa dengan persetujuan masing-masing Pemerintah Desa, dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
  5. Pembinaan dan Pengawasan: Bupati melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa.

(-)

(-)