[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d41d9c6e-2608-464e-8132-ce7890c65697","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Ilir No. 3 Tahun 2010","number","3","year","2010","published_date","2010-09-27","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir","place_of_enactment","Indralaya","theme","Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TATA-CARA-PEMBENTUKAN-PENGELOLAAN-BADAN-USAHA-MILIK-DESA
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2010/NO.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, serta guna menumbuh kembangkan kegiatan perekonomian masyarakat di pedesaan, dipandang perlu mendorong Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); Demi kepastian dan keseragaman tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDes, perlu diatur tata cara pembentukan dan pengelolaaannya, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini, yaitu sebagai berikut: UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 33 tahun 2004; PP Nomor 72 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; Perpres Nomor 7 Tahun 2005; Permendagri Nomor 39 Tahun 2010; Perda Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007; Perda Kabupaten Ogan Ilir Nomor 03 Tahun 2008. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai maksud, tujuan dan prinsip BUMDes; pembentukan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; modal; susunan organisasi kepengurusan; tahun anggaran dan bagi hasil usaha; kerjasama dengan pihak ketiga; mekanisme pengelolaan dan pertanggung jawaban; serta pembinaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Hal-hal yang bersifat teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang-undangan yang lainnya. \n 21 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2010 mengatur tentang tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Latar Belakang dan Tujuan:

Peraturan ini dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, serta menumbuhkembangkan kegiatan perekonomian masyarakat di pedesaan. Pembentukan BUMDes diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian daerah dan desa, memperoleh keuntungan, menyelenggarakan kemanfaatan umum, menjadi perintis bagi kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi, serta memberikan bantuan kepada masyarakat, pengusaha, dan koperasi.

Ketentuan Substansial:

BUMDes dibentuk atas inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat melalui musyawarah desa. Pembentukan BUMDes harus memenuhi persyaratan penyertaan modal dari pemerintah desa dan memiliki unit usaha Lembaga Keuangan Masyarakat. Jenis usaha BUMDes dapat berupa jasa keuangan, unit usaha lain (listrik desa, telekomunikasi desa, dll), pasar, industri kecil dan kerajinan rumah tangga, serta kegiatan perekonomian desa lainnya.

Modal BUMDes bersumber dari penyertaan modal Pemerintah Desa, tabungan masyarakat, bantuan pemerintah, pinjaman, dan/atau penyertaan modal pihak lain. Organisasi kepengurusan BUMDes terdiri dari Komisaris (Penasehat), Direksi (Pelaksana Operasional), dan Kepala Unit Usaha. Komisaris secara ex officio dijabat oleh Kepala Desa.

Direksi dan Kepala Unit Usaha bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMDes dan wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Kepala Desa dan BPD. BUMDes dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga dengan persetujuan Komisaris dan BPD jika memerlukan jaminan harta benda.

Pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pembinaan teknis terhadap BUMDes dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Ogan Ilir.

","transitional_provisions","1. Hal-hal yang bersifat teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini dan peraturan perUndang-Undangan yang lainnya.\n2. Apabila Peraturan perUndang-Undangan yang mengatur status Badan Hukum BUMDes telah terbit, Peraturan Daerah ini akan disesuaikan.\n3. Penyesuaian sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku bagi BUMDes yang telah terbentuk sebelum lahirnya Peraturan perUndang-Undangan dimaksud.","sanctions","Pasal 20 ayat (2) menyebutkan bahwa pelanggaran atas ketentuan Pasal 20 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku. Namun, tidak ada rincian lebih lanjut mengenai jenis atau besaran sanksi tersebut.","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PERDA Kab. Ogan Ilir No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/60336/perda-kab-ogan-ilir-no-2-tahun-2017","f180045b-47cd-4e4f-841b-7e12ab070f79","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF OGAN ILIR REGENCY
YEAR 2010 NUMBER 3 SERIES D

REGIONAL REGULATION OF OGAN ILIR REGENCY
NUMBER: 3 YEAR 2010
CONCERNING
PROCEDURES FOR ESTABLISHMENT AND MANAGEMENT OF
VILLAGE-OWNED ENTERPRISES (BUMDes)

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF OGAN ILIR,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to increase the income of the community and the village, and to foster the development of community economic activities in rural areas, it is deemed necessary to encourage the Establishment of Village-Owned Enterprises (BUMDes);
that for the sake of certainty and uniformity of procedures for the establishment and management of the intended Village-Owned Enterprises (BUMDes), it is necessary to regulate the procedures for their establishment and management;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d41d9c6e-2608-464e-8132-ce7890c65697","actionData","errors"]