[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f1663cd5-2692-47dc-93b0-834add684efa","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan","short_title","Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2024","number","2","year","2024","published_date","2024-03-27","effective_date","2024-04-05","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","3d9f9d21-ab96-436d-89e6-249b7706e25b","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha","short_name","Peraturan KPPU","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"b5d8e8fa-3df8-4c2c-b57e-637519832994","Persaingan Usaha & Antimonopoli","tags",[],"location","Komisi Pengawas Persaingan Usaha","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERSAINGAN-USAHA
2024
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha NO. 2, JDIH KPPU/2024
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha TENTANG Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 119 ayat (3) dan Pasal 123 PP nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu diatur mengenai tata cara pengawasan dan penanganan perkara kemitraan;\r\nb. bahwa Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan \n UU Nomor 5 Tahun 1999, UU Nomor 20 Tahun 2008, PP Nomor 7 Tahun 2021 dan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pengawasan kemitraan, alat bukti, pemanggilan, juru bahasa dan kuasa hukum, jenis perkara, penyelidikan, pemeriksaan pendahuluan kemitraan, peringatan tertulis, pemeriksaan lanjutan kemitraan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2024. \n Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan \n 28 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1212).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Komisi ini mengatur tentang tata cara pengawasan dan penanganan perkara kemitraan. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 119 ayat (3) dan Pasal 123 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta untuk mengganti Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2019 yang sudah tidak sesuai. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menciptakan tata cara pengawasan dan penanganan perkara kemitraan yang lebih efektif dan sesuai dengan perkembangan hukum.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Pengawasan Kemitraan:** Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan pengawasan terhadap kemitraan antara pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan besar. Pengawasan ini mencakup proses alih keterampilan di berbagai bidang dan dilaksanakan melalui pola inti-plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, rantai pasok, dan bentuk kemitraan lain.\n2. **Alat Bukti:** Jenis alat bukti yang sah dalam penanganan perkara kemitraan meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan/atau dokumen, petunjuk, dan keterangan terlapor.\n3. **Prosedur Penanganan Perkara:** Peraturan ini mengatur tahapan penanganan perkara, mulai dari laporan atau inisiatif Komisi, klarifikasi, penyelidikan, pemeriksaan pendahuluan, peringatan tertulis, hingga pemeriksaan lanjutan dan putusan Komisi.","transitional_provisions","1. Pemeriksaan Pendahuluan Kemitraan tahap I yang sedang berjalan dilanjutkan sebagai Penyelidikan berdasarkan Peraturan Komisi ini.\n2. Pemeriksaan Pendahuluan Kemitraan tahap II yang sedang berjalan dilanjutkan sebagai Pemeriksaan Pendahuluan Kemitraan berdasarkan Peraturan Komisi ini.\n3. Peringatan Tertulis yang sedang berjalan dilanjutkan sebagai Peringatan Tertulis berdasarkan Peraturan Komisi ini.\n4. Pemeriksaan Lanjutan Kemitraan dan Musyawarah Majelis Komisi yang sedang berjalan tetap dilakukan berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1212), sampai dengan dibacakannya Putusan Komisi.","sanctions","(-)","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/176806/peraturan-kppu-no-4-tahun-2019","00588ef4-7939-4032-8819-748927fe6266","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE COMMISSION FOR THE SUPERVISION OF BUSINESS COMPETITION
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 2 OF 2024
ON
PROCEDURES FOR SUPERVISION AND HANDLING OF PARTNERSHIP CASES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

CHAIRMAN OF THE COMMISSION FOR THE SUPERVISION OF BUSINESS COMPETITION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering :

that to implement the provisions of Article 119 paragraph (3) and Article 123 of Government Regulation Number 7 of 2021 on Facilitation, Protection, and Empowerment of Cooperatives and Micro, Small, and Medium Enterprises, it is necessary to regulate the procedures for supervision and handling of partnership cases;
that Regulation of the Commission for the Supervision of Business Competition Number 4 of 2019 concerning Procedures for Supervision and Handling of Partnership Cases is no longer in accordance with the needs and legal developments, so it needs to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f1663cd5-2692-47dc-93b0-834add684efa","actionData","errors"]