[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f1306618-dca0-4cb9-935f-d786de136e6e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.06/2017 Tahun 2017 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara","short_title","Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 231/PMK.06/2017","number","231/PMK.06/2017","year","2017","published_date","2017-12-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2017
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 231/PMK.06/2017, BN.2017/NO.1968, jdih.kemenkeu.go.id : 9 hlm
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) TENTANG Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.06/2015 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2068).\n\nPeraturan ini mengubah:\n\n1. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor 23/PMK.01/2007 dan Nomor PER-04/MBU/2007 tentang Penyampaian Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara Pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (BUN) Investasi Pemerintah tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan efektivitas dan kredibilitas penyusunan LKPP.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

\n\n

Penyusunan LK BUN Investasi Pemerintah Tingkat UAKPA BUN: UAKPA BUN menyusun LK BUN Investasi Pemerintah terkait kepemilikan negara pada Perusahaan Negara di bawah pembinaan dan pengawasan Kementerian BUMN. Laporan ini terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. LK BUN harus dilampiri dengan Ikhtisar LKPN dan LKPN.
Ikhtisar LKPN: Ikhtisar LKPN terdiri atas Ikhtisar LKPN – Posisi Keuangan, Ikhtisar LKPN – Laba Rugi, dan Ikhtisar LKPN – Mutasi Lain-lain. Bentuk dan tata cara penyusunan LK BUN Investasi Pemerintah berpedoman pada peraturan menteri keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian LK BUN dan peraturan menteri keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan investasi pemerintah.
Jadwal Penyampaian: LK BUN Investasi Pemerintah semester I disampaikan paling lambat tanggal 15 Juli tahun anggaran berjalan, LK BUN Investasi Pemerintah tahunan disampaikan paling lambat tanggal 5 Februari tahun anggaran berikutnya, dan LK BUN Investasi Pemerintah tahunan yang telah diaudit disampaikan paling lambat tanggal 23 April tahun anggaran berikutnya.
Analisis dan Evaluasi: UAP BUN Investasi Pemerintah melakukan analisis dan evaluasi atas penyusunan dan penyampaian LK BUN Investasi Pemerintah tingkat UAKPA BUN.
Pernyataan Tanggung Jawab: LK BUN Investasi Pemerintah tingkat UAKPA dilampiri dengan pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","PMK No. 270/PMK.06/2015 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/144755/pmk-no-270pmk062015","cefba236-e32f-4e2b-8c79-f82421931867","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF FINANCE
REPUBLIC OF INDONESIA
COPY

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 231/PMK.06/2017
REGARDING
SUBMISSION OF FINANCIAL STATEMENTS OF THE STATE TREASURER
GOVERNMENT INVESTMENT AT THE LEVEL OF ACCOUNTING UNIT OF APPROPRIATION AUTHORITY
IN THE MINISTRY OF STATE-OWNED ENTERPRISES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that the submission of financial statements of the state treasurer of government investment at the level of accounting unit of appropriation authority in the Ministry of State-Owned Enterprises used for the preparation of central government financial statements has been regulated in the Regulation of the Minister of Finance Number 270/PMK.06/2015 concerning Submission of Financial Statements of the State Treasurer of Government Investment at the Level of Accounting Unit of Appropriation Authority in the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f1306618-dca0-4cb9-935f-d786de136e6e","actionData","errors"]